X
 


Warga Apartemen The Royale Springhill Residences Menolak Undangan Rapat Bentukan Pihak Developer

Charles - Sep 14, 2022 10:19:14
keterangan Foto: Ist

JAKARTA, sinarpagibaru.id - Pasca undangan rapat untuk pemilihan dan pembentukan Panitia Musyawarah (PanMus) untuk Pembentukan P3SRS The Royale Springhill Residences yang dilaksanakan oleh pihak Developer pada tanggal 11 Agustus 2022 lalu. Pemilik dan Penghuni The Royale Springhill Residences melalui Tim Kuasa Hukumnya Ir. Andi Darti, SH., MH & Jonathan Hutabarat, SH akan mengirimkan Surat Pengaduan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kementrian PUPR, Ombudsman dan DPRD DKI Jakarta.

“Kami meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk turun tangan membantu mencarikan solusi untuk meluruskan berbagai kesalahan dan pelanggaran Pergub terkait Pembentukan PanMus
tersebut karena pihak yang melaksanakan pembentukan PanMus tersebut adalah Subjek Hukum berbentuk Badan Hukum yakni PT. Grahatama Persada Realty (PT. GPR), seharusnya Subjek Hukum yang membentuk PanMus adalah Para Pemilik The Royale Springhill Residences yang berdomisili di Apartemen tersebut” jelas Andi Darti dalam keterangan persnya, di Jakarta (13/09/2022).

Menurut Andi Darti, PT. GPR sengaja mempercepat pembentukan PanMus, padahal PT. GPR bukanlah pihak yang berhak membentuk Panmus, hal tersebut sesuai Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2021 Tentang Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun, yakni :

(1) Pembentukan PanMus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka c dilakukan oleh Pemilik yang berdomisili di Rumah Susun Jo. Pasal 25 ayat (1) Pergub No. 133 Tahun 2019, yakni : Pembentukan PanMus dilakukan oleh pemilik dalam rangka pembentukan PPPSRS,

(2) Pemilik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pemilik berdasarkan Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Jo. dan Pasal 26 ayat (1), yakni : PanMus dipilih dari para Pemilik Sarusun yang berdomisili di rumah susun oleh peserta rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat .

Andi Darti menambahkan bahwa, pembentukan PanMus Apartemen The Royale Springhill Residences oleh PT. GPR terjadi karena Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta menafsir kan sendiri beberapa Pasal dalam Pergub Nomor 132 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Pengelolaah Rumah Susun Milik Jo. Pergub Nomor 133 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 132 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Pengelolaah Rumah Susun Milik.

“Selain menafsirkan sendiri pasal-pasal dalam Pergub No.132/2018 Jo. Pergub No.133/2019, prosedur pembentukan PanMus The Royale Springhill Residences juga Cacat Hukum yakni prosedurnya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga PanMus yang terbentuk Tidak Mengikat Secara Hukum” terang Andi Darti.

Andi Darti mengungkapkan bahwa, kewenangan Develover sesuai Pasal 18 Ayat (1) dan (2) huruf a,b,c,d dan e Pargub Nomor 133 tahun 2019 adalah sebatas “MEMFASILITASI” pembentukan PanMus yakni melaksanakan sosialisasi pembentukan P3SRS, pembentukan Tim Verifikasi, melakukan pemutakhiran data pemilik dan penghuni sesuai bukti kepemilikan yang sah, persiapan ruang rapat dan kelengkapannya, dukungan administrasi serta konsumsi serta membiayai pelaksanaan pembentukan.

Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh salah seorang warga The Royale Springhill Residences yang mengerti dan mengetahui Peraturan Pembentukan PPPSRS dan juga sebagai salah satu dari 11 orang Tim Verifikasi yang bernama Agustinus Tempo menyatakan bahwa pembentukan PanMus yang dilakukan oleh PT. GPR adalah
“Tidak Benar” dan “Tidak Sesuai Prosedur”.

Sehubungan dengan itu, Pemilik dan Penghuni The Royale Springhill Residences menyatakan menolak dan tidak mengakui keberadaan Panmus Apartemen The Royale Springhill Residences hasil bentukan PT. GPR, selanjutnya Tim Verifikasi bersama Pemilik dan Penghuni
akan segera mengundang DPT untuk hadir dalam rapat pembentukan PanMus sesuai Peraturan Menteri PUPR dan Peraturan Gubernur yang berlaku dengan beranggotakan para Pemilik yang berdomisili ccdi Apartemen The Royale Springhill Residences yang akan
mempersiapkan, mensosialisasikan serta menyelenggarakan Rapat
Umum Anggota (RUA) untuk memilih dan/atau membentuk Pengurus P3SRS The Royale Springhill Residences," ungkap Jonathan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Forum Pengembangan Perumahan dan Perhimpunan Satuan Rumah Susun (FP3SRS) Triana Salim menyatakan diduga PT. GPR telah melakukan Pembohongan Publik yakni secara diam diam menggunakan hak-hak Tim Verifikasi untuk membentuk dan memilih PanMus.

“Seharusnya PT. GPR mengumumkan kepada publik bahwa Tim Verifikasi tidak dilibatkan dalam proses verifikasi/sudah Non Aktif namun yang dilakukan PT. GPR adalah membentuk PanMus dengan menggunakan hak - hak Tim Verifikasi padahal kenyataannya Tim
Verifikasi tidak dilibatkan. Warga masih mengira ini hasil pekerjaan atau produk Tim Verifikasi, “dapat diduga ada kesengajaan melakukan Pembohongan Publik untuk kepentingan pihak tertentu yang
dilakukan dengan merampas hak para pemilik, untuk itu FP3SRS juga akan membantu menyampaikan pengaduan kepada Gubernur, Ombudsman RI, Kementrian PUPR dan DPRD DKI Jakarta” jelas Triana.

Triana menduga ada niat dari pihak tertentu untuk merugikan pemilik dan penghuni, perbuatan tersebut merupakan Perbuatan
Melawan Hukum dan dapat dituntut pidana.

Senada dengan Triana, Wakil Ketua Umum Forum P3SRS Murdianto menjelaskan, setelah meneliti dokumen dan fakta-fakta yang ada sebagai tindak lanjut FP3SRS terhadap pengaduan para pemilik dan
Tim verifikasi The Royale Springhill Residences, dapat disimpulkan bahwa PanMus yang terbentuk di The Royale Springhill Residences adalah hasil bentukan perusahaan yakni PT. GPR, seharusnya subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga memiliki kewenangan membentuk PanMus adalah orang atau perorangan yakni para Pemilik yang berdomisili di Apartemen tersebut.

Lebih lanjut menurut Triana, “Karena pembentukan PanMus tersebut adalah Perbuatan Hukum sepihak yang berasal dari pihak yang menghendaki terbentuknya PanMus tersebut yakni PT. GPR, maka hak dan kewajiban yang timbul atas kehendak tersebut hanya berlaku kepada pihak yang menghendaki terbentuknya PanMus tersebut yakni PT. GPR namun hak dan kewajiban yang timbul tersebut tidak berlaku kepada para Pemilik, karena akibat yang timbul tersebut tidak diinginkan oleh para Pemilik”, jelas Triana.

(rls/nvr)