X
 


Pelaksana Pembangunan Alun-alun dan Taman Hutan Kota Wilayah Barat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok, Diduga Pinjam Bendera

Anton - Dec 01, 2023 11:12:05

JAKARTA - Memakai perusahaan lain untuk ikut pengadaan barang dan jasa pemerintahan bukan hal baru dilakukan oleh orang-orang tertentu. Praktik itu bahkan masih ada sampai sekarang. 

Perbuatan meminjam nama perusahaan lain untuk ikut tender pengadaan barang dan jasa (PBJ) sering juga disebut pinjam bendera perusahaan lain. 

Pinjam bendera dapat terjadi karena masing-masing adalah perusahaan terafiliasi atau dikendalikan oleh seseorang yang menjadi beneficial ownership. Bisa juga terjadi karena nama perusahaan tertentu sudah terlalu sering memenangkan tender, sehingga untuk mengelabui pelaksana lelang, dipinjamlah nama perusahaan lain. 

Dapat juga terjadi karena peserta tender tak memenuhi syarat jumlah, sehingga dipakai nama perusahaan lain sekadar memenuhi persyaratan. 

Jamhuri dari Masyarakyat Indonesian Independent Procurement Watch (I2PW) mengatakan, Pengadaan barang/jasa Pembangunan Alun-alun & Taman Hutan Kota Wilayah Barat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Tahun Anggaran 2023 kini jadi sorotan masyarakat.  

Diduga proses lelang/tendernya menabrak aturan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021, Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. Pembangunan Alun-alun & Taman Hutan Kota Wilayah Barat tersebut terletak di jalan Pemda RT 005/001, Kel.Sawangan, Kec.Sawangan dan RT 001/009, Kel.Bojongsari, Kec.Bojongsari Kota Depok, Jawabarat dengan nilai pagu anggaran Rp.46.300.000.000, dalam waktu pelaksaan 180 hari kalender.

Lebih lanjut dikatakan Jamhuri, “Sehubungan informasi yang kita dapatkan dari masyarakat tentang pelaksana Pembangunan Alun-alun & Taman Hutan Kota Wilayah Barat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Tahun 2023 ternyata meminjam perusahaan, kita secara resmi telah melaporkan atau mengirimkan surat ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan suratnya sudah diterima,” kata Jamhuri.

“Informasi yang kami dapatkan, ada dugaan permainan antara pihak ketiga, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia lelang/tender untuk memenangkan PT. Damaean Jaya Mandiri yang beralamat di Jl. Letjen SupraptoNo. 29 F Lt. IV Kemayoran - Jakarta Pusat (Kota) - DKI Jakarta”, terang Jamhuri.

Jamhuri dalam keterangannya menambahkan, perbuatan meminjam bendera itu jelas-jelas mengandung potensi pelanggaran hukum, melanggar tiga ketentuan. Pertama, melanggar prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6-7 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 7 mengharuskan semua pihak yang terlibat PBJ mematuhi etika, termasuk mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara. 

Kedua, melanggar larangan membuat dan memberikan pernyataan tidak benar atau memberikan keterangan palsu, sesuai Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2019. Ketiga, menabrak larangan mengalihkan seluruh atau sebagian pekerjaan kepada pihak lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sementara itu dikonfirmasi lebih lanjut, sampai berita ini diturunkan, pesan WA yang dikirimkan ke Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Konservasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Daerah Kota Depok, Indra Kusuma belum juga digubris.(Nando Sijabat)