X
 


PTSL Cegah Terjadinya Sengketa dan Konflik Pertanahan

Nanggar - Nov 18, 2022 14:41:55
Wamen ATR/Wamen BPN, Raja Juli Antoni. (Foto: Hms ATR/BPN)

MEDAN - Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan menjadi perhatian serius pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) selaku instansi di bidang pertanahan. Kementerian ATR//BPN berkomitmen untuk menuntaskan persoalan tanah di Indonesia. Salah satu langkah mencegah terjadinya sengketa dan konflik pertanahan ialah dengan dibentuknya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang mana tujuan dari program ini untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia.

 

"PTSL berfungsi untuk melegalisasi tanah rakyat, kalau sebuah bidang sudah tersertifikasi, terpetakan jelas objek dan subjeknya maka dapat mencegah terjadinya konflik dan sengketa pertanahan tentunya," ujar Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni saat menjadi keynote speaker pada Kuliah Umum Kementerian ATR/BPN di Universitas Sumatera Utara (USU) dengan tema "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Reforma Agraria yang Berkeadilan" di Gelanggang Mahasiswa USU, Medan, Kamis (17/11/2022).

Lebih lanjut Raja Juli Antoni mengungkapkan jika PTSL akan memberikan kepastian hukum atas tanah dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Dua hal penting di sana, pertama ada kepastian hukum dan kedua proses sertifikasi atau legalisasi tanah tersebut akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan terbukti tanah yang awalnya tidak produktif diberikan sertifikat akhirnya tanahnya menjadi tanah yang produktif," ungkapnya.

Selain itu, ia menyampaikan komitmen Presiden Joko Widodo dalam hal Reforma Agraria yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2021 tentang Reforma Agraria untuk merespons dalam hal mengurai ketimpangan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Maka dari itu, Kementerian ATR/BPN sebagai instansi yang menjalankan Reforma Agraria melaksanakan dengan redistribusi tanah dan legalisasi aset. "Pak Presiden Jokowi serius dalam menata kembali kepemilikan, pemanfaatan tanah, salah satunya dengan redistribusi tanah," ucap Raja Juli Antoni.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara, Edy Ikhsan mengatakan bahwa kuliah umum ini penting karena dapat menambah wawasan dan pengetahuan para dosen serta mahasiswa. "Kuliah umum ini diharapkan mampu memiliki pemahaman, sehingga nantinya dapat memberi pemahaman kepada masyarakat luas, sehingga dapat mengantisipasi sengketa konflik pertanahan. Dan saat ini, USU telah bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Kota Medan dan Pemerintah Kota Medan yang dalam hal ini untuk magang mahasiswa di Kantor Pertanahan Kota Medan," imbuhnya.

Sebagai informasi dalam kuliah umum ini turut hadir sebagai narasumber, Direktur Pencegahan dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Widodo serta Direktur Landreform pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Sudaryanto. (Gtg)