JAKARTA TIMUR – sinarpagibaru.id.
Tentu punya tingkat kesulitan tersendiri bagi jajaran pemerintahan ditingkat kelurahan yang wilayah hukumnya tidak jauh dari kantor walikota, salah satunya Kelurahan Pondok Kopi, Jakarta Timur.
Walau sebetulnya domisili Kantor Walikota Jakarta Timur bukan di Kelurahan Pondok Kopi, namun, image masyarakat sudah melekat bahwa Kantor Walikota Jakarta Timur ada di Pondok Kopi.
Saat ini Lurah Pondok Kopi dijabat oleh Muhhammad Hardi Ananda, dia dikenal dekat dengan warga, bersahaja, bertangan dingin dan piawai dalam menggagas sejumlah program inovatif di wilayah hukumnya.
Wartawan Sinar Pagi Baru berkesempatan menemui M. Hardi Ananda di ruangannya yang terlihat bersih asri dan rapi, Jumat (10/2/2023).
Sebagai seorang pelayan dan abdi masyarakat Hardi terlihat kerap suka menyapa, murah senyum dan bersikap santun kepada setiap warga yang datang guna meminta pelayanan.
Saat ditanyai tentang memajukan pembangunan diwilayahnya, dia mengatakan bahwa pihaknya berbekal pada sinergitas dengan masyarakat.
Mengenai Dana alokasi umum yang akan dikucurkan pada tahun 2023 ini, Hardi telah merencanakan beberapa program yang dapat dijalankan diantaranya untuk penanganan prasarana sarana umum dan pemberdayaan masyarakat.
Namun hal itu berdasarkan situasi dan kondisi, arahnya adalah untuk pemberdayaan masyarakat, ungkapnya.
Dana yang turun di tahap pertama akan dipergunakan untuk pelatihan-pelatihan yang berkenaan dengan masyarakat, diantaranya pelatihan kepada kader posyandu.
Dia menjelaskan, bahwa presiden dan gubernur saat ini sedang fokus terhadap kemiskinan ekstrim dan juga balita yang terduga stunting.
Untuk itu peranan posyandu sebagai garda terdepan untuk menjaga kesehatan generasi penerus bangsa, yang diantaranya melakukan pemantauan pengukuran penimbangan berat badan, lingkar kepala panjang badan si balita ini sangat penting, ujarnya.
Lebih lanjut dia menerangkan, di Kelurahan Pondok Kopi sendiri terdapat 252 penduduk yang tergolong miskin ekstrim dari total 40.000 ribu jiwa berdasarkan data dari propinsi.
Pihak kelurahan hanya memvalidasi saja melalui System Carik Jakarta, programnya bernama telisik (telusur dengan spesifik).
Selain itu, mengenai pelayanan terhadap warga, Kantor Lurah Pondok Kopi memiliki komitmen dalam menghadapi aduan dari masyarakat dikerjakan dalam waktu tercepat enam jam dan maksimal dua minggu.
Durasi waktu penangangan aduan itu tergantung dari tingkat kesulitannya, seperti kita ketahui Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan berbagai kanal pengaduan bagi warga yang melihat atau mengalami masalah berkait kebijakan Pemprov DKI.
Setidaknya ada 14 kanal resmi yang sudah disiapkan oleh Pemprov DKI untuk mengakomodasi pengaduan warga.
Diantaranya Jaki (Jakarta kini), Qlue, Akun Twitter @DKIJakarta, Akun facebook pemrov Jakarta, Akun media sosial gubernur, sms nomor 08111272206, Situs/web Jakarta.go.id, kantor kelurahan, kantor kecamatan, kantor walikota, pendopo balaikota, kantor inspektorat, dan lapor 1708.
Dalam penanganan PKL, Hardi mengungkapkan bahwa pihaknya memberikan lokasi binaan dan lokasi sementara agar tidak kelihatan semrawut.
Misalnya ditempakan pada jalan buntu dan tidak terpakai, bisa dimungkinkan dengan Syarat pengajuan dari lurah atau nanti ada SK Penetapan.
Walaupun di wilayah lokasi Kelurahan Pondok Kopi sendiri belum ada lokasi binaan atau lokasi sementara, untuk PKL dipergunakan sebagai fasus fasum guna lokasi usaha.
Namun Kelurahan Pondok Kopi sendiri sudah mengakomodir untuk lokasi usaha beberapa UMKM, hanya saja belum diproses oleh dinas UMKM terkait, terang Hardi.
Lebih lanjut dia menerangkan tentang jajarannya yaitu terdapat 11 PNS dan 83 tenaga PPSU serta 18 tenaga pengelola RPK.
Dia selaku lurah selalu berusaha memaksimalkan kinerja masing masing agar bisa lebih maksimal dalam melayani masyarakat.
Mengenai program unggulan, setiap kelurahan tentunya sudah menetapkan titik unggulan selama 3 bulan. Fase pertama sudah dilakukan pada akhir tahun 2022.
Hardi sudah mempunyai titik sebagai barometer yakni di Jl. Haji Miran sudah berprogres dengan 3 indikator yakni bersih, tertib dan hijau.
Bersih artinya menjaga kebersihan, tertib yakni tidak ada PKL dan parkir liar, hijau yakni menghijaukan lingkungan.
Tidak lupa Hardi juga mengajak warga maupun jajarannya untuk menggunakan barang yang sudah tidak terpakai dengan melakukan daur ulang atau pengalihan fungsi, tutupnya. (seno)
