MEMPAWAH, sinarpagibaru.id - Proyek pembangunan penyedian air baku pelabuhan Kijing (proyek Kijing, Red) senilai Rp 19,3 milyar, hingga sekarang hampir empat bulan belum ada tanda tanda akan dikerjakan. Sementara uang muka pekerjaan sebesar 30 persen menurut kabar sudah diambil pelaksana pekerjaan.
Kepala Balai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak Pramono sampai berita ini diturunkan masih bungkam alias tidak ada klarifikasi kepada media. Ketika di konfirmasi lewat whatsapp tidak mau diresponnya.
Ketua Umum DPW Badan Advokasi Investigasi Hak Azasi Manusia ( BAIN HAM ) RI Kalbar Syafriudin secara tegas minta agar aparat penegak hukum (APH) segera memeriksa permasalahan proyek Kijing Mempawah yang tak kunjung dikerjakan sama sekali ini.
"Sebab mereka sudah mengambil uang muka 30 persen, kenapa tidak dikerjakan. Dana yang sudah ngucur ketangan pelaksana pekerjaan tersebut harus cepat diselamatkan", papar Udin-panggilan akrab Syafriudin kepada media ini, Minggu (04/09/22).
"APH dalam hal ini tidak boleh tinggal diam saja harus jemput bola, karena ini menyangkut uang rakyat dari hasil pajak yang mesti digunakan sesuai peruntukannya, kalau terlalu lama keburu kabur orangnya", ungkap Udin.
Menurut Udin, kalau kontrak sudah ada dan uang muka sudah diambil berarti proyek harus berjalan sebagaimana mestinya. "Apakah mangkrak atau ada penyebab lain ini perlu ditelusuri, karena uang negara sudah dikeluarkan. Yang jelas dari segi waktu negara sudah dirugikan", ungkapnya.
Ketika ditanya apakah DPW BAIN HAM yang dipimpinnya sudah melaporkan ke APH, menurutnya masih belum. " Kita lihat dulu perkembangan kasus ini beberapa minggu kedepan, apakah ada itikad baik dari pelaksananya untuk mengerjakannya. Kalau tidak ada baru kami laporkan", ungkapnya.
Udin mengatakan dari hasil data yang dihimpunya dilapangan alasan pekerjaan tersebut tidak dikerjakan masih simpang siur. "Ada yang mengatakan konsultannya kabur ada juga yang mengatakan pekerjaan dan persoalan dilapangan belum clear tapi kontrak sudah di keluarkan. Hal ini harus dijelaskan langsung oleh kepala SDA atau PPK nya sebagai pengguna anggaran", jelasnya.
"Jangan kalau sudah dipanggil APH mereka baik kepala balai SDA , PPK dan pelaksana saling menyalahkan dan mulai mencari kambing hitamnya", ketus Udin.
Seperti diketahui proyek Air Baku Kijing senilai hampir Rp 20 milyar dibawah PPK Air Baku BWS Balai Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak ini sudah viral karena tak dikerjakan sama sekali. Bahkan ada kabar sejumlah masyarakat menolak pekerjaan tersebut dengan alasan tertentu.
Dari pantauan awak media dilapangan, belum ada tanda tanda proyek yang sudah empat bulan teken kontrak tersebut akan dikerjakan, bahkan dilokasi proyek tampak sepi pekerja.
Ironisnya, proyek APBN dengan pagu dana Rp. 19.342.799.000,00 hanya terpasang plang nama dan basecamp saja.
Menurut salah satu masyarakat setempat, Edi mengatakan dirinya belum melihat aktifitas kerja. Terkadang sepi. Hanya ada alat berat dan basecamp saja.
"Belum ada aktifitas pekerjaan. Sepi tidak ada yang kerja", ungkap Edi.
Diduga keras pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Somba Hasbo KSO dan PT. Taman Keraton Mulia itu ada bermasalah.
Data yang dihimpun wartawan di lapangan menyebut proyek tersebut belum ada izin persetujuan dari masyarakat dan masih ada hal hal lainnya yang belum diselesaikan.
"Masyarakat ingin adanya koordinasi dan rapat pertemuan antara pihak pelaksana dan masyarakat," tegas Kepala Desa Sungai Duri II Kecamatan Sungai Kunyit, Langgeng mengutip Emsatunews.co.id.
Menurut sumber sinarpagibaru.id, proyek ini sudah empat bulan belum dikerjakan. "Padahal sudah kontrak, kok belum ada tanda tanda mau dikerjakan, ada apa ya", ujar Edi warga mempawah.
Kepala Balai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak Pramono beberapa kali coba dihubungi lewat Whattshap guna konfirmasi tidak mendapatkan jawaban.
Begitu juga PPK nya Fahrudin juga tak merespon konfirmasi melalui no kontak WA nya.
(Ramsyah)
