BANJARBARU, SINARPAGIBARU.ID - Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Yuni Priyono, SH. MH menyampaikan kepada awak media ini, Sinergi Lintas Sektor untuk Dukung Ketahanan Pangan Nasional

pada hari ini Kamis, (31/07/2025), Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Ibu Rina Virawati, SH. MH yang didampingi Asisten Intelijen dan Asisten Perdata dan tata usaha Negara mengikuti giat workshop percepatan kegiatan cetak Sawah TA 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia, bertempat di Auditorium Gedung F, Kementerian Pertanian RI, Jl. Harsono RM No.3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550,

 

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari dan dibuka secara resmi oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, MP, Turut hadir pula Gubernur Kalimantan Selatan beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Selatan.

 

Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh para Kepala Kejaksaan Tinggi dari berbagai wilayah di Indonesia, sebagai wujud sinergi Kejaksaan dalam mendukung pembangunan nasional yang tepat sasaran, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

 

Dalam sambutannya, Menteri Pertanian RI menegaskan pentingnya percepatan realisasi program cetak sawah sebagai bagian dari upaya penguatan ketahanan pangan nasional. 

 

Beliau menginstruksikan agar seluruh pihak terkait, termasuk kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum, dapat bekerja secara terintegrasi dan berkomitmen penuh dalam mengawal setiap tahapan pelaksanaan program. 

 

Menteri juga menekankan bahwa

keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh aspek tata kelola,

pengawasan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

 

Workshop ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah, guna memastikan implementasi program cetak sawah berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

 

Kejaksaan akan terus berperan aktif dalam pengawalan program pembangunan melalui pendekatan preventif, kolaboratif, dan berbasis integritas, paparnya. (din).