X
 


Garda Hukum 508 Sampaikan Maklumat Pandemisasi Covid-19 ke DPR RI

Nanggar - Oct 24, 2022 23:21:21
Keterangan foto. Garda Hukum 508 serahkan Maklumat Garda Hukum 508 ke DPR RI melalui sekretariat kehumasan pada Senin 24 Oktober 2022. (Foto: dok Heru)

JAKARTA – Kelompok Advokat yang tergabung dalam Garda Hukum 508 tengah menyampaikan 17 point maklumat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRI RI) untuk mengawal proses hukum Pandemisasi Covid 19 yang terjadi di Indonesia.

Pendiri Garda Hukum 508, Joko Ahmad Sampurno dari Asosiasi G 5.0 Indonesia menyampaikan bahwa saat ini pandemisasi yang terjadi di Indonesia diduga sengaja dilakukan dan awalnya berasal dari Kapal Pesiar Diamond di Jepang.

Sebagai peneliti Teknologi G 5.0, Joko Sampurno menjelaskan bahwa Covid 19 memiliki tempat penyebaran pada molekul air diudara atau disebut kelembaban udara. Dengan kelembaban udara itulah diduga sebaran yang terjadi di Pulau Seribu jadi awal pandemisasi dan telah mengkontaminasi wilayah Jakarta.

“Usai karyawannya (Kapal Pesiar Diamond) dibawa ke Kepulauan Seribu pada Februari 2020, 1 minggu kemudian Ibu Kota Jakarta menjadi pusat pandemi di Indonesia,” ungkap Joko Sampurno melalui press release yang dikirimkan kepada awak media di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta pada Senin (24/10) hari ini.

Menurut Joko, dalam menghentikan pandemi yang terjadi saat ini. Para Kementerian Kesehatan dunia dan Indonesia tidak menggunakan prosedur penghentian pandemi Covid 19 yang sesuai dengan Ilmu Biologi dan Ilmu Kedokteran dalam memberantas virus.

“Penghentian Pandemi Pathogen (Virus/Bakteri) dilakukan dengan membasmi Virus/Bakteri atau membasmi pembawanya. Artinya untuk menghentikan pandemi Covid 19 adalah dengan membasmi Virus Covid 19 atau mengecilkan kelembaban udara,” tegas Joko.

Sayangnya, lanjut Joko. Kementerian Kesehatan diseluruh dunia lebih memilih menggunakan strategi Karantina,5M, dan Vaksin. Sehingga justru diduga malah menghasilkan pembesaran Pandemi Covid 19.

Peneliti G 5.0 ini membeberkan bahwa Virus Covid 19 adalah Virus SARS Generasi ke 2 yang dikenal dengan SARS Cov 2 dan merupakan ciptaan manusia yang dikembangkan melalui Teknologi Revolusi Industri Generasi 5.0. Virus ini bisa membunuh manusia dengan cara menciptakan pengentalan darah karena adanya pembatasan oksigen hingga memicu berkurangnya pengikat atom carbon dan menciptakan kelebihan atom carbon didalam darah.

“Permasalahan lebih parah setelah DPR RI menerbitkan UU Karantina tahun 2018  dan UU Keuangan Corona tahun 2020 yang isinya diduga berkorelasi dengan menyongsong pandemi Virus Covid 19,” ujar Joko.

Joko menegaskan, atas dasar hal itulah pihaknya kini menerbitkan dan mengirimkan 17 poin maklumat kepada DPR RI dan pihak terkait lainnya. Mereka juga akan mengawal proses hukum dan keadilan bagi para korban Covid 19.

“Garda Hukum 508 akan mengawal Proses Hukum Pandemi Covid 19 agar rakyat Indonesia mendapat keadilan didepan hukum bahkan kami membantu proses hukum hingga ditingkat dunia internasional,” tukasnya.

Menurut Joko, saat ini untuk membasmi Covid 19 sudah ditemukan 4 Teknologi yang akan dilaunching oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Negara-Negara Dunia (149 negara PBB) yang berpusat di Genewa dan rencananya akan diselenggarakan pada November 2022 di Bali.

“Strategi 4 teknologi ini harus diterapkan untuk mengganti strategi Karantina + 5 M + Vaksin agar pandemisasi bisa segera dihentikan diseluruh dunia,” pungkasnya.

Empat Teknologi yang dimaksud, kata Joko adalah Artificial Intelligence Lung Respirasition, Eukalyptus Machine Air, Humidity Machine Reducer atau Mesin Penurun Kelembaban udara dan Program Zero Mortalitas Medis Covdi 19.

Diketahui, isi maklumat Garda Hukum 508 Indonesia antara lain menduga Penerbitan UU Karantina tahun 2018 dan UU Keuangan Corona tahun 2020 digunakan untuk menyambut Covid 19, meminta pertanggungjawaban  DPR atas penerbitan UU Karantina dan UU Keuangan Corona, serta mengawal proses hukum dan pertanggungjawaban tersebut bagi kepentingan masyarakat Indonesia. (red)