SINAR PAGI BARU, KAB. SEMARANG - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra melakukan kunjungan ke Dusun Gintungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang pada Kamis (26/08/2021). Kunjungan kali ini dalam rangka mendukung percepatan redistribusi tanah bagi masyarakat petani di wilayah Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang.
Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra berkata bahwa suatu kehormatan baginya bisa hadir di tengah-tengah masyarakat desa Gintungan. Ia berkata bahwa keberhasilan program redistribusi tanah bagi masyarakat ini merupakan berkat dukungan dari para petani dan juga para pemangku kepentingan terkait, tentunya hal itu berawal dari harapan-harapan dan kebutuhan. "Kita akan berupaya untuk membereskan sertipikat bapak ibu petani semua. Semoga bisa membuahkan hasil yang maksimal dan sertipikat dapat diserahkan pada Hari Tani tepatnya tanggal 24 September nanti yang juga diperingati sebagai Hari Agraria Nasional," ujarnya.
Surya Tjandra berujar bahwa pihaknya tentu sangat peduli dengan persoalan agraria. Ia mengibaratkan jika menguasai tanah berarti menguasai hidup, dengan begitu dengan tanah yang dirampas artinya setara dengan hidup yang dirampas. "Barangkali pesan pertama, mohon jaga kebersamaan. Sebelumnya kan berjuang bersama, setelah ini terus berjuang bersama. Jangan sampai dengan adanya sertipikat malah menimbulkan masalah baru," jelasnya.
Lebih lanjut, Surya Tjandra mengemukakan bahwa semua pihak dari mulai Presiden RI, Joko Widodo hingga Kementerian ATR/BPN sangat peduli dengan penyelesaian kasus agraria. "Pak Jokowi itu rapat beberapa kali untuk membahas kasus agraria, total ada 137 prioritas kasus agraria dan tahun ini diagendakan selesai 50 persen. Mudah-mudahan dari semangat yang diberikan warga Bandungan ini bisa ditularkan ke teman-teman kita yang masih berjuang. Terima kasih sekali untuk para petani, ini hasil dari perjuangan para petani," pungkasnya.
Hal serupa dipaparkan oleh Deputi II Kantor Staf Presiden, Abednego Tarigan. Ia berkata bahwa Presiden RI, Joko Widodo menetapkan permasalahan agraria menjadi bagian agenda pembangunan, baik itu pada kawasan non hutan maupun kawasan hutan. Sehingga di sana pihaknya ingin mengamati langsung bagaimana penyelesaian tersebut dan bagaimana prosesnya di lapangan.
Abednego Tarigan juga menekankan terkait pentingnya peran pemerintah daerah terkait untuk turut serta melaksanakan percepatan pembangunan. "Saya sudah bertemu Pak Bupati Semarang dan menyampaikan beberapa perkembangan yang ada. Pak Gubernur Ganjar juga turut mendukung penyelesaian tanah di Jawa Tengah. Mudah-mudahan hal ini memberikan kesejahteraan di masa depan. Satu pesan Presiden, kita tak hanya memenuhi hak atas tanah masyarakat, namun juga persoalan kesejahteraan," jelasnya.
Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama menjelaskan terkait proses yang sedang berjalan untuk redistribusi tanah. Ia menjelaskan bahwa pihaknya sudah menginventarisasi pengukuran dengan total 3.200 bidang tanah. Ketika sudah lengkap prosesnya, ia berharap bahwa pada 24 September 2021 siap untuk diberikan sertipikatnya. "Nanti kita semua akan mengakselerasi dan mendukung kegiatan ini, mohon doanya agar kami dan seluruh rekan-rekan senantiasa lancar mengerjakan ini," tuturnya.
Bupati Semarang, Ngesti Nugraha berkomitmen untuk mendukung penuh langkah-langkah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam rangka mendukung percepatan redistribusi tanah di wilayah Kecamatan Bandungan. "Terima kasih dan selamat atas datangnya Pak Wamen, Pak Deputi KSP beserta rombongan. Semoga program ini berjalan dengan lancar dan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat setempat," tutupnya. (Gtg)
