Ungkap Dugaan Tipikor HKN di Dinkes Banjarmasin, Tim Penyelidik Kejaksaan Periksa Beberapa Pejabat

SPB - Nov 24, 2021 22:00:48

SINAR PAGI BARU, BANJARMASIN -- Tim Penyelidik Kejaksaan Negeri Banjarmasin benar-benar sangat serius ungkap dugaan tipikor HKN di Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dengan dalih berkedok sumbangan, namun tak disangka hal tersebut menimbulkan permasalahan hukum. Akhirnya, kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Machli Riyadi diperiksa tim penyelidik Kejaksaan, Rabu (24/12/2021).
 
Menurut keterangan Kepala Kejari Banjarmasin Tjakra Suyana Eka Putra, SH.MH melalui Kasi Intelijen  A.Budi Mukhlis, SH.MH kepada awak media, terkait dugaan tipikor HKN yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, hari ini Tim Penyelidik memeriksa kepala Dinkes Kota Banjarmasin yakni Machli Riyadi.
 
Juga sebelumnya, tim penyelidik telah memeriksa beberapa pejabat untuk dimintai keterangannya, seperti ketua panitia Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-57 tahun yakni, Yanuardiansyah, Direkrur RSUD Sultan Suriansyah Banjarmasin Muhammad Syaukani, dan kepala Badan Keuangan Daerah (Bakueda) Subhan Nur Yaomil, serta Plt. kepala Inspektorat Pemko Banjarmasin Taufik Rifani, ucapnya Budi.
 
Lebih lanjut lagi, ujar Kasi Intel Kejari Banjarmasin, dalam penangan kasus dugaan tipikor HKN di Dinkes Kota Banjarmasin ini, tidak menutup kemungkinan tim penyelidik kejaksaan akan memanggil dan memeriksa pihak lain untuk dimintai keterangannya jika dianggap perlu. Setelah itu, baru di analisa oleh tim penyelidik kejaksaan hasil pemeriksaani tersebut, untuk menentukan ada tidaknya perbuatan melawah hukumnya (PMH).
 
Berdasarkan dalam pemeriksaan sebelumnya, telah terungkap jika pelaksanaan kegiatan HKN di Dinkes Kota Banjarmasin sudah teranggarkan di APBD di Bakeuda Pemko Banjarmasin, dan jumlahnya pun cukup besar mencapai ratusan juta, ujar Budi Kasi Intel. 
 
Sebelum diperiksa tim penyelidik kejaksaan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Machli Riyadi telah memberikan klarifikasi melalui Media massa bahwa, itu adalah sumbangan yang diminta panitia pelaksana, dikarenakan Dinkes Banjarmasin tidak memiliki anggaran untuk menggelar acara peringatan puncak HKN ke-57. Namun pernyataan Machli Riyadi itu bertolak belakang dengan keterangan Subhan Nur Yaomil kepala Badan Keuangan Daerah (Bakueda) Pemko Banjarmasin ketika diperiksa dan dimintai keterangannya oleh tim penyelidik kejaksaan.
 
Informasi yang didapat tentang pungli tersebut yakni, untuk melaksanakan peringatan puncak Hari Kesehatan Nasional Dinas Kesehatan Banjarmasin melalui panitia pelaksana meminta iuran ke berbagai instansi dan fasilitas layanan kesehatan.
 
Dalam surat tersebut dirincikan nominal minimal iuran yang diminta mulai dari Rp 100 ribu per ASN di Puskesmas/Dinkes hingga Rp 25 juta dari fasilitas kesehatan besar, sedangkan untuk rumah sakit swasta Rp 2 juta, klinik dan laboratorium Rp 1 juta, profesi kesehatan Rp 1 juta, instalasi sebesar Rp 1 juta, internal di Dinkes Banjarmasin Rp 1 juta.
 
Kemudian untuk apotek sebesar Rp 500 ribu, toko obat minimal Rp 300 ribu dan bagi para ASN Puskesmas/Dinkes per orang minimal Rp 100 ribu.
 
Uang iuran itu dikumpulkan melalui rekening bank nama panitia yang dimuat dalam surat dimaksud. Atau, melalui Sekretariat Panitia HKN ke-57 tahun 2021 yang bertempat di Kantor Dinkes Banjarmasin. bahkan Panitia Penyelenggara HKN ke-57 tahun ini, telah memungut sumbangan ke pihak para hotel. (Din/Red).
 
 
 
 
 
 

 

Berita Terkait