SINAR PAGI BARU, JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia menemukan ada 12 permasalahan dalam tata kelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perum Bulog.
Dari temuan tersebut Ombudsman mengindenfikasi tidak adanya perencanaan pangan nasional terkait tata kelola CBP dan tidak adanya penetapan besaran jumlah CBP, hal ini disampaikan anggota ombusman RI Yeka Hendra Fatika dalam acara Peringatan Hari Pangan Sedunia di Kantor Ombusman RI, Senin (18/10).
Menanggapi hal tersebut Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mengapresiasi kinerja Ombusman RI yang sudah mengidentifikasi permasalahan pangan khususnya CBP tersebut.
“saya berterima kasih hari ini kepada Ombusman yang secara langsung mengecek kondisi dan situasi CBP. Persediaan beras nasional sudah menjadi tugas kami. Pemerintah sudah banyak melakukan penguatan ketersediaan beras dan upaya pemerintah untuk mengintervensi stabilisasi harga beras nasional,” ujar Buwas di Gedung Ombusman RI.
Buwas mengatakan Persoalan Bulog saat ini terkait CBP adalah karena belum ada regulasi yang jelas untuk pengolahan CBP. “Disatu sisi memang ada penetapan yang diwajibkan pemerintah kepada bulog untuk stop beras nasional satu sampai satu setengah juta ton namun persoalan pembiayaannya kita mengunakan bank konfensional,” ujarnya.
Selain itu, kata Buwas Program Beras Sejahtera (Rastra) sudah tidak ada karena sudah dialihkan ke Kementerian Sosial.
“Begitu program Rastra itu berubah menjadi dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT Bansos Rastra)dan paket sembako, Bulog itu kehilangan 2,6 juta Ton setahun untuk kegiatan Bansos Rastra. itu sebabnya sekarang kalau kita mau nyetok CBP satu setengah juta saja itu pasti berlebihan. Bulog saat ini hanya tinggal mempunyai pasar untuk penyaluran CBP”, ungkap Buwas.
Lanjut Buwas, kedepan Bulog akan terus melakukan perbaikan data CBP ini dan terus bersinergi dengan lembaga terkait untuk memperkuat kemandirian pangan nasional.
“Harapan kami tentunya ya pangan di Indonesia makin kuat kualitasnya lebih baik seperti yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” tutup Buwas. (Idul HM)
