Soal Penyelesaian Lahan Milik Masyarakat, Komnas Ham Kembali Pertanyakan Ke PT. Adaro Indonesia

SPB - Jul 08, 2019 11:36:41

SINARPAGIBARU, KALIMANTAN SELATAN - Lagi belum ada penyelesian terkait konflik sengketa lahan milik masyarakat di Kabupaten Tabalong dan Balangan Provinsi Kalimantan Selatan sampai sekarang ini. Sehingga membuat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) RI berang dan mempertanyakan kembali yang kesekian kalinya kepada pimpinan/owner PT. Adaro Indonesia.

Berdasarkan dokumen dan informasi yang diperoleh oleh media ini, bahwa Komisioner Komnas HAM RI Munafrizal Manan minta penjelasan perkembangan penyelesaian kasus lahan masyarakat kepada pimpinan/owner  PT. Adaro Indonesia sebagaimana surat Komnas HAM nomor: 360/K/Mediasi/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019. Yang tembusan surat tersebut, juga disampaikan kepada Ketua Komnas HAM RI dan Masyarakat pemilik lahan melalui perwakilannya sebagai pemberitahuan.   

Inti dari isi dalam surat Komnas HAM itu menyebutkan, Bahwa hingga saat ini belum ada kejelasan atas penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dengan PT. Adaro Indonesia. Bahwa sebagaian tanah masyarakat telah dilakukan aktivitas perluasan pertambangan batubara oleh PT. Adaro Indonesia dan masyarakat belum pernah menerima ganti rugi. sebutnya.

Sehubungan dengan adanya pengaduan tersebut, oleh karena itu, Konas HAM meminta PT. Adaro Indonesia untuk memberikan penjelasan mengenai perkembangan dan tindaklanjut penyelesaian pengaduan dimaksud. Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimandatkan dalam dalam Pasal 76 jo Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Maka Komnas HAM RI berwenang menangani upaya penyelesaian se3ngketa tersebut melalui mekanisme mediasi antara masyarakat dengan PT. Adaro Indonesia. Komnas HAM RI juga dapat mengambil upaya lain berdasarkan Kewenangan sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ucapnya.

Lebih lanjut lagi ujar Komisioner Komnas Ham Munafrizal Manan mengatakan, penting kami sampaikan, bahwa hak atas kesejahteraan masyarakat itu dijamin dalam dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahwa "Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum" jo ayat (2), bahwa "Tidak boleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum". 

Terkait dengan masalah hal lahan masyarakat itu, Munafrizal Manan Komisioner Komnas Ham RI minta jawaban dan penjelasan dari PT. Adaro Indonesia agar disampaikan paling lambat 14 hari sejak surat ini diterima dengan mencantumkan nomor agenda xxxxxx untuk mempermudah menelusuri berkas awal pengaduan. Sehingga PT. Adaro dapat mengirimkan surat jawaban melalui pos dan/atau email. Pungkasnya.

Perwakilan masyarakat pemilik lahan inisial AT dan AN menuturkan kepada media ini, Bahwa permasalahan konflik sengketa lahan milik masyarakat vs PT. Adaro Indonesia ini sudah lama terjadi. Bahkan hal permasalahan ini  sudah dilaporkan kepada Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Kementerian teknis terkait serta kepada Kepala Derah setempat, namun tidak ada penyelesaiannya.   

Namun dengan terpilihnya kembali Ir. H. Joko Widodo sebagai Presiden RI, apakah dalam kepemipinannya yang kedua kalinya ini, Presiden Ir. H. Joko Widodo melalui Kementerian teknis yang membidangi mampu membantu dalam penyelesaian masalah konflik sengketa lahan milik masyarakat vs PT. Adaro Indonesia di Kabupaten Tabalong dan Balangan Provinsi Kalsel.

Oleh karena itu, dalam hal tersebut, kini Presiden Ir. H. Joko Widodo dalam kepemimpinannya yang kedua kalinya ini tengah di uji kemampuan dan nyalinya dalam penyelesaian konflik sengketa lahan masyarakat vs PT. Adaro Indonesia. Apakah mampu atau tidak Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Teknis terkait menghadapi dan menindak PT. Adaro Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan ini, dan jawabannya dan realisasinya sedang ditunggu oleh rakyat, ucapnya. (Tim SPB).   

Berita Terkait