Sidang Lanjutan Terdakwa Permata Daulay: JPU Salah Ketik Nama

SPB - Mar 13, 2019 20:24:13

SINARPAGIBARU – JAKARTA.

Sidang lanjutan seorang Permata Daulay di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (12/3), masuk agenda pembacaan eksepsi. Dalam eksepsi yang dibacakan keseluruhan oleh tim pengacara terdakwa secara terbuka menyebut ada beberapa poin kelalain Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam memeriksa berkas perkara, diantaranya perkara ini adalah perkara perdata bukan pidana, tempat kejadian perkara yang salah seharusnya di Surabaya bukan di Jakarta Utara, kemudian kesalahan nama terdakwa.

Dalam eksepsi, kerugian pelapor (saksi korban)adalah klien terdakwa sebagai seorang kurator adalah terkait dengan pembiayaan jasa kurator yang sudah ada dalam perjanjian yang tertuang dalam akta notaris.

Kemudian tempat kejadian perkara bukan di Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakara Utara tidak bisa menyidangkan perkara ini, lalu uang yang disebut dalam dakwaan JPU adalah kerugian pelapor atau saksi koraban adalah biaya jasa kurator yang ditransfer oleh saksi korban dari Surabaya sesuai dengan berita acara, bukan di Jakarta Utara. Begitupun kediaman terdakwa, Permata Daulay, bukan di Jakarta Utara melainkan di Jakarta Timur, sehingga tidak ada kaitannya dengan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Pada eksepsi itu tim kuasa hukum meminta hal tersebut untuk dipertimbangkan dan sebagai alasan yang tepat agar Hakim dapat teliti sebelum melanjutkan persidangan ini.

Tak hanya itu, tim pengacara ternyata juga teliti mempelajari berkas perkara atas nama Permata Daulay, terlihat dari eksepsinya, tim pengacara juga memperhatikan ada banyak kesalahan ketik yang dilakukan oleh penyidik, selalu berbeda-beda, termasuk didalamnya kesalahan ketik nama dan profesi terdakwa.

Saat ditemui awak wartawan dan ditanya tentang masalah salah ketik nama terdakwa, Rinaldo salah satu tim kuasa hukum usai persidangan menyampaikan bahwa mengenai salah ketik nama terdakwa itu jangan diremehkan, dampak salah ketik nama itu fatal.

Dalam setiap administrasi dimanapun apalagi menyangkut legalitas, apalagi ini ranah hukum formil, satu huruf saja seharusnya tidak bisa diterima. Jangan dibiasakan hal-hal seperti itu terjadi dalam proses penegakkan hukum di negara kita, untuk itu hakim perlu memberikan pelajaran yang kepada JPU (Jaksa Penuntut Umum) agar lebih profesional. Karena bukan nama terdakwa saja yang salah tetapi nama saksi korban sebagai pelapor juga dibuat salah”, tegasnya.

Ketika ditanya mengenai pandangannya terkait perkara ini, Rinaldo menerangkan bahwa pihaknya masih menelurusi ada dugaan paksaan perkara ini sampai persidangan, dan ada dugaan juga atas naikknya perkara ini, ada seseorang yang punya niat buruk tidak mau membayar kewajibannya kepada terdakwa sebagai seorang kurator, tutupnya sembari menyampaikan kepada wartawan untuk mengkonfirmasi ketua tim kuasa hukum. (mbuah)

 

Berita Terkait