Sidang Kasus Dugaan Hutang Pemilukada Balangan Mulai Ada Titik Terang, Saksi Ahli Mengatakan Harus Bayar Tanggung Bersama

SPB - Feb 27, 2019 17:29:50

SINARPAGIBARU, AMUNTAI - Sempat tetunda hampir satu bulan lamanya kasus persidangan permasalahan dugaan hutang piutang Pemilukada Balangan tahun 2015 lalu senilai Rp.5,3 Miliar antara penggugat H.Ahmad Farhani dengan tergugat I Bupati Balangan H. Ansharudin dan tergugat II Wakil Bupati Balangan H.Sysifullah, akhirnya kembali di sidangkan Selasa di Pengadilan Negeri Amuntai Selasa 26/02/2019 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. 

 

Di persidangan tersebut akhirnya pihak tergugat I Bupati Balangan H. Ansharuddin menghadirkan saksi ahli hukum perdata dari Universitas Airlangga Dr. Ghansham Anand SH, M.Kn. 

 

Dalam keterangan nya di persidangan saksi ahli banyak menerangkan permasalahan kasus yang membelit tergugat I yakni H. Ansharuddin, bahwa kasus ini tidak bisa dijadikan ke permasalahan hukum di karenakan pihak tergugat I secara inflisif tidak pernah menerima uang hutang Pemilukada yang di lakukan oleh tergugat II H. Syaifullah. 

 

Bahwa berdasarkan dari surat kuasa penuh dari H. Ansharuddin selaku calon Bupati Balangan kepada H. Syaifullah selaku Calon Wakil Bupati Balangan hanya mencari donatur yang berada di Jakarta bukan mencari hutang untuk biaya Pemilukada, Kata Anand.

 

Sehingga kata saksi ahli Anand bahwa permasalahan tersebut sudah keluar dari isi perjanjian yang mana harus cari donatur bukan mencari hutangan, sehingga tergugat I tidak bisa dijadikan pihak yang ikut membayar hutang tersebut atau tanggung renteng, ujarnya.

 

Ketika Edy selaku Penasehat hukum dari tergugat II H. Syaifullah mempertanyakan apakah saksi ahli pernah melihat perjanjian yang dilakukan oleh tergugat I H. Ansharuddin yang di lakukan di Mega Mendung Bandung yang sudah di aktakan di hadapan Notaris dan perjanjian perjanjian lainnya yang sebagian sudah di akta kan di hadapan notaris dan beberapa Kwitansi peminjaman yang di perlihatkan di hadapan Hakim.

 

Anand saksi ahli langsung terkejut dan mengatakan, datanya kok sampai selengakap ini walaupun di aktakan di bawah tangan, dengan wajah gembira mengatakan baru kali ini saya melihat data masalah hutang Pemilukada selengkap ini.  

 

Hampir ratusan kasus yang saya tangani selaku saksi ahli di Pengadilan baru kali ini katanya ada data Pemilukada selengkap ini” kata Anand di hadapan Majelis Hakim.

 

Pihak penggugat H. Ahmad Farhani melalui kuasa Hukum Mahyuddin, SH ketika mempertanyakan terkait adanya keterikatan dalam hukum perdata pada pasal 1807 - 1810  kepada saksi ahli terkait pemberi kuasa kepada penerima kuasa.

 

Dalam keterangan saksi ahli mengatakan, bahwa perikatan antara pihak pemberri kuasa dan penerima kuasa sangat berhubungan dan yang mana semua harus ikut besama sama dalam perikatan tersebut, dan apabila pihak penerima kuasa melakukan hal tersebut diatas maka mereka berdua harus melakukan pembayaran secara tanggung renteng, terangnya.

 

M.Fajri, SH selaku kuasa hukum tergugat I H. Ansharuddin mengatakan kepada wartawan SPB, bahwa surat kuasa, workshop, perjanjian politik,adanya kwitansi harus ada pembuktian lain, sehingga pihak penggugat tidak bisa melakukan penagihan terhadap tergugat I karena yang berhutang tergugat II kepada penggugat.

 

Dalam keterangan saksi ahli Dr. Ghansham Anand SH, M.kn kepada wartawan SPB mengatakan, bahwa permasalahan hutang piutang Pemilukada yang di lakukan oleh tergugat II asalnya hanya mencari donatur dan pihak tergugat I tidak mengetahui.

 

Ketika wsrtawan SPB menanyakan kepada saksi ahli bahwa kasus ini sudah pernah terjadi kepada pemberi hutang pertama, yang mana tergugat I dan tergugat II sama-sama membayar teehadap hutang tersebut dengan berbekal seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi peminjaman sama persis yang di lakukan penggugat tersebut sekarang ini ?

 

Lantas Anand mengatakan, apabila hal ini pernah terjadi dan data-data yang di pegang sama persis seperti yang di ajukan pihak penggugat sejarang ini, maka pihak tergugat I H. Ansharudin dan tergugat II H. Syaifullah dan mereka berdua ini harus sama-sama bayar dengan tanggung rentang bersama, ucapnya.

 

Mahyuddin, SH yang mewakili penggugat mengatakan, bahwa pemberi kuasa menurut keterangan ahli walaupun tidak di tuangkan di dalam surat kuasa penuh untuk mencari duit dengan cara berhutang, tapi kalau di ketahui oleh pihak tergugat I dan digunakan bersama-sama, maka pihak tergugat I dan tergugat II harus membayar degan tangung renteng bersama, imbuhnya. (Gus/Din).

Berita Terkait