SINAR PAGI BARU – SUKABUMI.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan mengatakan, pandemi Covid-19 memang merupakan kondisi yang amat berat bagi seluruh pelaku usaha, termasuk koperasi.
Untuk itu, dia mengajak para pelaku koperasi, khususnya yang bergerak di sektor riil, untuk melihat celah atau peluang lain yang bisa dimanfaatkan.
"Ada celah dan peluang yang bisa dimanfaatkan. Saat ini, impor produk luar sangat jauh menurun. Kekosongan itu sebagai peluang untuk diisi produk-produk UMKM kita", tandas Prof Rully, saat berdialog dengan para pengurus dan pengawas Koperasi Industri Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Karya Pusaka, di Cibatu, Sukabumi, Rabu (8/7).
Prof Rully memahami kondisi Kopinkra Karya Pusaka yang terdampak Covid-19 yang selama empat bulan terakhir tidak ada pekerjaan, atau stop produksi sparepart kendaraan untuk kebutuhan PT Astra.
"Saya mengajak pelaku koperasi sektor riil untuk melakukan shifting produksi produk-produk lain. Saya berharap ada ide-ide baru akan hal itu", harap Prof Rully.
Dia menekankan bahwa atas kondisi tersebut pemerintah tidak tinggal diam, namun kebijakan pemerintah saja tidak cukup perlu keterlibatan semua pihak. "Kita terus melakukan indentifikasi masalah dan kemudian mencarikan solusi atau jalan keluarnya bersama seperti apa", tukas Prof Rully.
Pihaknya terus memperkuat Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM untuk mendukung kinerja koperasi di tengah Covid-19. "Kita mendapat dana dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp1 triliun, yang dikelola LPDB khusus untuk memperkuat koperasi dan para UKM yang menjadi anggota koperasi", jelas Prof Rully.
Namun, lanjut Prof Rully, bila dikucurkan modal baru misalnya dari LPDB, harus dipikirkan matang-matang peruntukan usahanya jangan sampai macet karena pasar untuk produk-produk lama belum terbuka.
Dia sendiri mengakui bahwa hampir semua agenda pemberdayaan koperasi dan UMKM tersendat karena pandemi Covid-19. "Namun, kita tetap berkomitmen ada progres kegiatan atas hal-hal strategis yang sudah direncanakan", tukasnya.
Terkait pemberitaan media online di Sukabumi yang menyebutkan Perajin Cangkul Terkubur Cangkul, Prof Rully menyebutkan, hal itu hanya terkendala masalah komunikasi belaka.
Bahkan, soal pendataan KUMKM terdampak Covid-19 yang disebut tidak ada tindak lanjutnya, data itu sudah disalurkan ke Kemensos dan Kemenaker sebagai pelaksana program bantuan sosial.
"Ke depan, kita harus lebih meningkatkan komunikasi secara intens, bila terjadi masalah di lapangan. Jangan sampai menimbulkan disinformasi di tengah masyarakat", ucap Prof Rully.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Kopinkra Karya Pusaka Asep Rohendi mengaku tidak tahu pemberitaan terkait cangkul itu bisa menjadi polemik dan ramai di masyarakat.
Asep menjelaskan, dirinya berkunjung ke redaksi sukabumiupdate.com dan bercerita keluh-kesah tentang kondisi terkini yang sedang dihadapi koperasinya. "Saat MenkopUKM Teten Masduki berkunjung ke Kopinkra pada 22 November 2019 berencana akan membentuk Tim Kecil yang tidak pernah datang hingga saat ini", cerita Asep.
Selain itu, Asep juga bercerita terkait pendataan KUMKM terdampak Covid-19 yang dianggapnya tidak ada tindak lanjutnya. "Saya memang menumpahkan kekecewaan, tapi tidak menyangka pemberitaannya seperti itu", aku Asep.
Asep juga mengeluh kondisi saat ini dimana selama empat bulan terakhir tidak ada pekerjaan sama sekali, hingga sudah merumahkan karyawan sebanyak 32 orang. "Saya berharap ada solusi dan pembinaan dari KemenkopUKM", harap Asep lagi.
Namun, Asep mengaku, sejak 4 Juli 2020 sudah mulai ada pekerjaan lagi, meski belum seperti kondisi normal. "Kita juga akan memperbaiki proposal dana bergulir yang nantinya akan kita ajukan kembali ke LPDB untuk memperkuat permodalan kita ke depan", tukas Asep.
SIAP MENDAMPINGI.
Sementara itu, Dirut LPDB KUMKM Supomo menegaskan bahwa pihaknya siap mendampingi pelaku koperasi untuk menentukan skema pembiayaan yang pas dalam kondisi seperti sekarang ini. Pasalnya, setiap koperasi memiliki masalah yang berbeda-beda.
"Kita harus jemput bola. Semua masalah bisa kita diskusikan, pasti ada jalan keluar", ucap Supomo.
Supomo mencontohkan koperasi yang ahli dalam membuat produk, tapi juga harus kuat dalam pemasaran produknya. "Oleh karena itu, saat seperti ini, harus ada pemikiran baru untuk memproduksi sesuatu yang baru, yang dibutuhkan pasar", papar Supomo.
Menurut Supomo, jangan sampai pihaknya mengucurkan dana bergulir lalu timbul masalah (macet). Sebab, dana bergulir merupakan dana APBN yang harus dipertanggungjawabkan.
"Kita bisa diskusikan skema pembiayaan yang dibutuhkan seperti apa, sesuai kondisi masing-masing koperasi. Bisnisnya seperti apa, apakah bisnisnya aman. Kita terbuka untuk berdiskusi mengenai hal itu", papar Supomo.
Terlebih lagi, saat ini ada skema relaksasi yang merupakan bagian dari program PEN khusus untuk koperasi dan UMKM. "Skema relaksasi itu untuk membangkitkan kembali KUMKM. Karena, kita tidak bisa memprediksi kapan pandemi Covid-19 akan berakhir", pungkas Supomo. (agus/red)
