Pemerintahan Kota Bekasi Adakan MoU Perjanjian Percepatan Penyelesaian Proses Perizinan

SPB - May 10, 2019 20:23:07

SINARPAGIBARU, BEKASI KOTA -  MoU perjanjian penyelesaian proses perijinan di kota Bekasi yang di gelar di Pendopo Kantor Walikota Kota Bekasi Jl.  Jend.  Ahmad yani  Kelurahan Marga jaya, Kecamatan Bekasi selatan  yang di hadiri  Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Reny Hendrawati, dan segenap pejabat Esselon II, III, dan IV  turut hadir dalam penandatangan Perjanjian Percepatan Penyelesaian Proses Perizinan di Kota Bekasi yang dilakukan oleh Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Jumat (10/5)

Sejumlah kepala dinas yang mengelola perijinan telah hadir di hadapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Sekretaris Daerah Kota Bekasi, untuk melakukan tandatangan kerjasama proses percepatan perijinan di Kota Bekasi.

Kepala Dinas yang ikut serta lakukan tanda tangan MoU tersebut diantaranya, Kepala Dinas Perumahan, pemukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi, Dadang Ginanjar Syamsupraja, Kepala Badan Pendapatan Daerah, H. Aan Suhanda Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Lintong Dianto, Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air, Arief Maulana, Kepala Dinas Perhubungan, Yayan Yuliana, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Jumhana Luthfi, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Aceng Solahudin, dan Kepala Dinas Tata Ruang, Junaedi.

Walikota Bekasi Dr. Rahmat Effendi  dalam acara tersebut mengatakan, semua prosedur yang cukup berbelit-belit, biaya yang mahal, waktu penyelesaian yang tidak bisa diprediksi bisa menjadi cermin prosedur perijinan di masa itu. Maka dari itu kita bentuk MoU ini agar proses perijinan di Kota Bekasi semakin cepat dan kita bentuk untuk memangkas rantai birokasi perijinan bertele tele, tegas Wali Kota.

"Ini adalah sebuah reformasi, dengan menggunakan model registrasi yang lebih modern, yang lebih cepat dengan sistem data yang terpadu, terintegrasi, sehingga tidak perlu lagi melewati banyak rantai birokrasi, Ini juga merupakan momentum untuk mengelola sebuah pendapatan. Dengan percepatan proses sebuah perijinan maka ini akan menjadikan sebuah kepastian bagi investor." ujar Wali Kota Bekasi

MoU penyelesaian penyelenggaraan perijinan sebanyak 8 (delapan)  diantaranya :

1. Izin prinsip lokasi

2. Izin Mendirikan Bangunan ( Rekomendasi TKRPD, Site Plan, rekomendasi bangunan, dan keterangan rencana Kota)

3. Izin lingkungan

4. Kajian Dokumen Lingkungan Hidup

5. Surat penyataan pelepasan hak/TPU

6. Kajian teknis Amdal Lalin

7. Kajian teknis peil banjir, dan

8. Kajian pemasangan alat pemadam kebakaran.  ( ucay/Adv)

Berita Terkait