Pemerintah dan DPR Sebaiknya Mengkaji Ulang RUU Perkoperasian

SPB - Aug 24, 2019 19:11:18

SINARPAGIBARU, JAKARTA- Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian sebaiknya jangan dilakukan terburu-buru dalam pengesahannya, tetapi melakukan rangkaian kajian ulang yang melibatkan lintas elemen gerakan koperasi, termasuk dan terutama justru dari para pelaku koperasi yang khususnya anak-anak muda yang sedang banyak berinovasi dalam berkoperasi, dan tumbuh dari visi generasi muda pada masa depan ekonomi bangsa. 

Jangan sampai undang-undang Perkoperasian hanya jadi alat untuk melegitimasi hal-hal yang sebenarnya hanya untuk kepentingan-kepentingan pihak tertentu, dan bukan merupakan undang-undang yang visioner dan melihat masa depan koperasi.

Hal tersebut dikemukakan oleh salah satu pegiat gerakan koperasi, Dewi Hutabarat  kepada media ini (24/8) melalui sambungan telefon, menanggapai pertanyaan wartawan terkait RUU Perkoperasian yang dibanjiri penolakan oleh berbagai kalangan.

Menurut Dewi, penolakan terhadap RUU Koperasi tersebut disebabkan multi aspek. Banyak pasal dan latar belakang pasal-pasal yang secara jelas merugikan gerakan koperasi dan lembaga-lembaga koperasi,  terutama koperasi generasi baru yang inovatif dan menciptakan business model yang memiliki banyak terobosan.

Dewi menuturkan, salah satu hal pokok yang ditolak dalam RUU Koperasi ini yaitu khususnya terkait pasal-pasal tentang Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)

Dia mengatakan, DEKOPIN itu pada prinsipnya tidak diperlukan kecuali bila  DEKOPIN merupakan organisasi mandiri yang didirikan oleh koperasi-koperasi itu sendiri, kata Dewi.

Menurutnya, selama ini DEKOPIN tampak seperti kurang memperjuangkan kepentingan pengembangan koperasi, karena masih banyak hal strategis koperasi yang sejak dulu hingga kini tidak kunjung ada perbaikan. Misalnya soal pajak koperasi yang dobel-dobel, tidak tersedianya data koperasi yang komprehensif, tidak adanya upaya serius mengembangkan keilmuan koperasi, dan seterusnya, ungkapnya lebih lanjut.

Manakala DEKOPIN itu adalah organisasi  mandiri yang didirikan oleh koperasi-koperasi sendiri, maka berarti koperasi-koperasi bisa saja membentuk organisasi-organisasi semacam DEKOPIN yang juga mandiri dan memiliki visi misinya memperjuangkan perkembangan koperasi yang menjadi anggotanya, papar Dewi.

Dengan demikian, DEKOPIN tidak perlu ada dalam undang-undang Perkoperasian.

"Jadi dalam hal ini Dekopin bukan wadah tunggal, bukan keharusan bagi semua koperasi, apalagi keharusan semua koperasi membayar iuran. Kecuali semua koperasi memang menyetujui, dan itu persetujuan yang mandiri, bukan karena dipaksa oleh undang-undang" jelas Dewi. 

Lebih lanjut Dewi mengungkapkan, andaikan gerakan koperasi ingin memiliki organisasinya sendiri semacam KADIN yang dibentuk negara atas mandat undang-undang, maka selayaknya DEKOPIN itu sebagai sesama organisasi pengusaha seperti KADIN juga tidak mendapat anggaran negara untuk operasionalisasinya. 

Koperasi sebagai organisasi pengusaha mandiri sudah selayaknya menempatkan dirinya setara dengan pelaku usaha lainnya. Dengan kesetaraan dan kemandirian ini, tentu DEKOPIN (versi mandiri ini) bisa memperjuangkan kepentingan koperasi secara bermartabat, dan bukan seakan-akan sebagai lembaga usaha yang gurem selalu, dan minta dibantu pemerintah terus sepanjang masa, ungkapnya. (Agus)

Berita Terkait