Pelatihan Juru Ukur Berlisensi untuk Memastikan Kecukupan dan Kompetensi

SPB - Jun 24, 2019 14:36:58

SINARPAGIBARU , SURABAYA – Mendukung terwujudnya Pendaftaran Tanah yang Berstelsel Positif, maka diperlukan sistem pendaftaran tanah yang memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah. Salah satu jaminan kepastian hukum tersebut terkait dengan letak/posisi, bentuk dan luas bidang tanah yang diukur dan dipetakan oleh juru ukur yang kompeten. Pemerintah menargetkan tahun 2025 seluruh bidang tanah sudah harus terdaftar agar dapat mewujudkan Pendaftaran Tanah Stelsel Positif.

Saat ini bidang tanah yang sudah terdaftar baru mencapai 56 juta bidang dari 126 juta bidang tanah di Indonesia, masih 70 juta bidang yang belum terdaftar yang harus diselesaikan hingga tahun 2025. Diperlukan percepatan pendaftaran tanah dengan target yang semakin meningkat setiap tahun melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan meningkatnya volume kegiatan pendaftaran tanah maka kebutuhan jumlah petugas ukur juga semakin meningkat. Solusi yang ditempuh adalah melalui rekrutmen juru ukur non ASN (Aparatur Sipil Negara) yang diberi lisensi melalui proses ujian untuk melakukan pengukuran kadastral yang disebut Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB) yang diangkat oleh Menteri dan dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah.

“Kebutuhan 3.000 SKB pertahun belum dapat dipenuhi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) yang hanya meluluskan 400 orang calon SKB pertahun. Pemenuhan potensi SDM calon SKB dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai K/L dan pemangku kepentingan lainnya,” kata Agus Wahyudi, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar saat membuka Pelatihan Bidang Survey dan Pemetaan Dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah di Hotel Narita, Surabaya (18/6). 

“Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menginisiasi program vokasi untuk penyediaan petugas ukur non ASN di Kementerian ATR/BPN melalui Pelatihan ini. Kami terus mengevaluasi, mengkalkulasi dan menganalisis ketersediaan juru ukur berlisensi untuk memastikan kecukupan jumlah juru ukur dalam melaksanakan tugas pengukuran bidang-bidang tanah program PTSL maupun program strategis lainnya. Kami juga sedang menyiapkan standarisasi profesi juru ukur berbasis SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) yang sekarang sedang dalam tahapan verifikasi oleh para pemangku kepentingan,” tutup Agus Wahyudi.

“Agar terjamin kecukupan petugas ukur yang akan mengerjakan program strategis nasional dibidang pertanahan pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, kami telah minta kepada Bapak Dirjen Infrastruktur Keagrariaan agar di Kanwil Jawa Timur diadakan lagi Pelatihan seperti ini dan Alhamdulillah disetujui, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dirjen beserta jajarannya karena telah mengadakan Pelatihan untuk kedua kalinya di Jawa Timur. Tahun lalu, seperti tahun ini juga kami mendapat kuota 50 (lima puluh) orang putra putri Jawa Timur berkesempatan menjadi Surveyor Kadaster Berlisensi di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” kata Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan, Ketut Giri Melaya saat memberikan sambutan pembukaan acara.

“Anak-anak saya itu sekarang tersebar di seluruh Kantor Pertanahan dalam wilayah Kanwil BPN Jawa Timur dan eksis membantu PTSL, Redis maupun pengukuran bidang tanah untuk keperluan pengadaan tanah dan lain-lain,” tutup Ketut Giri.

Sementara itu Ketua Panitia Pelaksanaan Pelatihan pada tahun anggaran 2019 ini, Herjon Panggabean mengatakan bahwa pada tahun ini dianggarkan Pelatihan untuk 400 orang calon SKB di 8 (delapan) Provinsi dan yang sudah dilaksanakan untuk 300 orang di 6 (enam) provinsi. Dilanjutkan hari ini 1 (satu) provinsi lagi sedang dimulai yakni di Jawa Timur (18/6) dan 1 (satu) lagi akan dimulai minggu depan (25/6) di Samarinda, Kalimantan Timur masing-masing sebanyak 50 (lima puluh) orang, maka dengan demikian hingga paruh waktu tahun ini sudah dapat diselesaikan semua Pelatihan di 8 (delapan) provinsi. (Gtg) 

Berita Terkait