JAKARTA - Melayani, Profesional dan Terpercaya, tanamkan nilai-nilai tersebut di setiap pegawai ATR/BPN. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil dalam sambutannya pada kegiatan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian ATR/BPN di Aula Prona Gedung Kementerian ATR/BPN Jakarta dan melalui sambungan video conference pada Selasa (08/09/2020).
Pada Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN dan SAKIP kali ini turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Inspektur Jenderal (Irjen), Sunraizal; Direktur Jenderal (Dirjen) Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, R. Adi Darmawan; Dirjen Penataan Agraria, Andi Tenrisau; Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Budi Situmorang; Dirjen Penanganan Sengketa Konflik dan Tanah, R.B Agus Widjayanto; Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reformasi Birokrasi, Gunawan Muhammad; Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Sumber Daya Manusia, Adriani Sukmoro; Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN, jajaran Tim Asesor Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN dan Tim Penilai RB dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil menuturkan Reformasi Birokrasi (RB) telah banyak perubahan, banyak reformasi yang terjadi di Kementerian ATR/BPN. "Saya merasakan sistem rekrutmen kita diupayakan seobjektif mungkin, pegawai promosi karena prestasi bukan karena lobi dan karena RB ini merupakan cita-cita dari Presiden maka dari itu tantangan bagi birokrasi yaitu mengalami tekanan yang luar biasa dari publik tetapi untuk performa yang lebih baik sehingga dapat capaian yang baik," kata Sofyan A. Djalil.
Sesuai instruksi KemenPAN-RB untuk mengalihkan jabatan struktural ke jabatan fungsional, Kementerian ATR/BPN juga akan mulai menerapkan hal tersebut. "Jangan dilihat dari sisi negatif tapi positifnya. Dengan jabatan fungsional semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang sama berdasarkan prestasi dan kemampuan yang dimiliki," ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
Sekjen Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto mengatakan dalam penguatan akuntabilitas, seluruh pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan penetapan kinerja, sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik ditingkatkan dan dikembangkan dari SKP online menjadi aplikasi Kinerjaku. "Untuk Manajemen SDM penilaian yang lalu kita cukup baik di mana sistem merit kita 278,5 termasuk dalam kategori baik, hari ini nilai sistem merit kita 332 atau sangat baik," katanya.
Perlu diketahui nilai pelaksanaan RB Kementerian ATR/BPN terus mengalami kenaikan, untuk tahun 2016 mendapat 64,25 selanjutnya pada 2017 mendapatkan 64,65 selanjutnya pada 2018 mendapatkan 68,25 dan Pada 2019 mendapatkan 72,32. Untuk 2020 diharapkan ada kenaikan yang signifikan sehingga tujuannya bisa dirasakan masyarakat dan dapat melayani masyarakat dengan baik.
Manajemen Perubahan bertujuan untuk menciptakan suatu lembaga/organisasi ke arah yang lebih baik, tetapi untuk memenuhi hal tersebut dibutuhkan pengelolaan sumber daya yang mencukupi. "Periode RB 2019-2020 posisi agen perubahan dipertajam peranannya dengan formulasi target perubahan yang lebih tepat sasaran dan didukung dengan kebijakan anggaran," kata Irjen Kementerian ATR/BPN, Sunraizal.
Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB, Salman Asep menyambut baik komitmen Kementerian ATR/BPN dalam Reformasi Birokrasi dan SAKIP sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimum kepada masyarakat dan membuat instansi yang bersih dan profesional. "Kita mlakukan evaluasi ini bukan untuk menguji tetapi untuk melihat perkembangan dalam setahun, sehingga kami mengevaluasi dan perbaikan-perbaikan yang masih bisa diperbaiki lagi serta mengharapkan nilai kementerian bisa lebih baik," pungkasnya. (Gtg)
