Menteri ATR/BPN dan Menteri PUPR Sidak Lokasi Pelanggar Pemanfaatan Ruang di Bekasi

SPB - Jun 25, 2020 23:43:38

SINAR PAGI BARU, BEKASI.

 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU 26/2007) telah memuat mengenai hak dan kewajiban setiap orang, dimana setiap orang berhak untuk mengetahui rencana tata ruang di wilayahnya dan berkewajiban untuk menaatinya, termasuk korporasi, memiliki kesetaraan kedudukan dalam melakukan 

kegiatan pemanfaatan ruang. 

 

Salah satu pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi, yang saat ini akan dilaksanakan pengenaan sanksi administratif bidang penataan ruang berupa pembongkaran pada bangunan Dwi Sari Waterpark di tepi Sungai Cibeet, Kabupaten Bekasi yang merupakan bagian dari 

Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur.

 

Pembongkaran dilakukan secara mandiri oleh pemilik bangunan dengan berdasarkan pada kajian yang dilakukan oleh Tim Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Kantor 

Pertanahan Kabupaten Bekasi, dan Polres Metro Bekasi.

 

Yang mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi tahun 2011-2031, sheetpile sebanyak 243 batang yang berada di badan Sungai Cibeet, struktur beton Dwi Sari Waterpark, struktur beton Dwisari Waterpark seluas kurang lebih 945 m2 berada pada sempadan sungai yang memiliki fungsi sebagai kawasan lindung dan beberapa fasilitas waterpark seperti kolam renang, seluncuran, bangunan 2 lantai, serta adanya pematang lahan seluas kurang lebih 4.122 m2 berada pada kawasan yang ditetapkan sebagai pertanian.

 

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil sidak langsung ke lokasi Dwi Sari waterpark mengatakan, bahwa pihak pemilik memasang tiang pancang ditengah sungai dan itu sudah melanggar hukum, maka kami menertibkan tentang ketentuan aturan yang ada. Ujarnya kepada awak media, Selasa (25/6/20). 

 

"Tetapi ada kendala-kendala yang di hadapi oleh pemilik waterpark mulai dari perizinan dan masalah lainya kita akan bantu menyelesaikannya". kata Sofyan.

 

Sementara Menteri PUPR Basoki yang juga hadir dalam sidak di Dwi Sari Waterpark mengatakan, terimakasih kepada kementerian ATR/BPN karena banjir bandang dan banjir dimana-mana awalnya dari pelanggaran tata ruang. Ungkapnya.

 

Mengeni permasalah di Dwi Sari Waterpark Menteri PUPR selaku sebagai penanggungjawab terhadap sungai mengatakan Setelah selesai dicabut kami akan pikirkan kemana arah arusnya agar tidak rencang tanahnya. "Beliau pemilik waterpark juga membuat pemasangan pancang ini karena ingin melindungi tanahnya tetapi karena memasang terlalu ketengah jadi melanggar", kata Basuki. 

 

Pemilik tanah Dwi Sari Waterpark Pasaribu menuturkan dirinya telah mengajukan perizinan pada tahun Maret 2019 dan sampai sekarang tahun 2020 belum dikeluarkan. "Maka itu saya tidak punya pegangan, tujuan saya memasang tiang pancang itu agar menghalau tanah saya, walau emang saya melakukan kesalahan". Ujarnya. (Gtg)

Berita Terkait