Menteri ATR/BPN: RUU Pertanahan Sangat Penting Guna Menjawab Permasalahan Pertanahan

SPB - Jul 10, 2019 20:19:57

SINARPAGIBARU, JAKARTA - Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 yang dinilai membutuhkan penyesuaian untuk mengakomodir kondisi, kebutuhan dan dinamika masyarakat yang sudah banyak berubah. 

Oleh karena itu Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi II  fokus menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan, 

Mengingat ihwal pentingnya Undang-Undang tersebut, Pemerintah dan DPR RI telah mengagendakan melalui Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) untuk menyelesaikan RUU Pertanahan pada tahun ini.

“UUPA harus dilengkapi dengan peraturan yang lebih spesialis atau spesifik mengenai perkembangan pertanahan saat ini. Hal ini guna terciptanya keseimbangan tata guna tanah sehingga dapat dinikmati secara baik dan optimal oleh masyarakat maupun negara,” Ujar Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil saat memberi keterangan pers usai membuka kegiatan Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Shangri-La Hotel, Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Sofyan Djalil mengatakan,  Pemerintah saat ini dapat menghasilkan Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang bisa menjawab permasalahan pertanahan dan tata ruang ke depan.

Menurutnya ada beberapa poin penting untuk pertimbangan  RUU Pertanahan ini diatanranya:

1. Pengaturan Hak Atas Tanah untuk Keadilan dan Kemakmuran.

2. Pendaftaran Tanah Menuju Single Land Administration System dan Sistem Postif;

3. Modernisasi Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan Menuju Era Digital;

4. Penyediaan Tanah untuk Pembangunan;

5. Percepatan Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;

6. Kebijakan Fiskal Pertanahan dan Tata Ruang;

7. Kewenangan Pengelolaan Kawasan oleh Kementerian/Lembaga Sesuai Tugas dan Fungsinya;

8. Penghapusan Hak-Hak Atas Tanah yang Bersifat Kolonial (Hak Barat).

Dalam kesempatan ini, Ketua Panita Kerja (Panja) RUU Pertanahan, Herman Khaeron mengatakan perkembangan zaman yang begitu pesat saat ini menuntut hadirnya undang-undang lebih spesialis yang mengatur tentang pertanahan,

“Sehingga harus segera dituntaskan karena banyak pertanyaan terkait permasalahan pertanahan yang harus dijawab dan kita sudah masuk dalam hasilnya kita sudah menyelesiakan 6 dari 15 bab. Hampir separuh pasal sudah diselesaikan," ujarnya.

kata Herman, nantinya akan menjawab semua masalah pertanahan yang ada di Indonesia. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya akan dibagi sesuai kewenangan sektor-sektor lain.

"Ini yg kita payungi dari RUU agar negara bisa mengadministrasi tanah-tanah yang ada di negara tanpa mengurangi kewenangan sektor-sektor lainnya," katanya 

Menurut Herman, substansi yang diatur dalam RUU Pertanahan yaitu terciptanya Pendaftaran Tanah Menuju Single Land Administration dan Sistem Positif.

“Hal ini penting untuk diatur karena selama ini objek pendaftaran tanah yang dilakukan tidak meliputi kawasan hutan, pesisir, pulau-pulau kecil, waduk, pertambangan, cagar alam, situs purbakala, kawasan lindung dan konservasi, serta wilayah strategis pertahanan sehingga pemetaan yang dilaksanakan tidak terintegrasi dalam satu sistem informasi pertanahan.

“Dengan adanya sistem informasi pertanahan yang terintegrasi akan memudahkan pengambil keputusan, pembuat kebijakan, pelaku usaha, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dalam pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal” Tutur Herman.

Ia juga mengakui, diperlukan kedetailan dan pembahasan yang mendalam mengenai RUU Pertanahan dari berbagai kalangan agar bisa menjawab seluruh persoalan dan kekhawatiran masyarakat mengenai agraria, pertanahan dan tata ruang. Hal itu berguna untuk meminimalisasi munculnya masalah di masa yang akan datang.

"UU ini selain memberikan keadilan bagi rakyat kemudian memberikan kepastian hukum bagi siapapun. Begitu juga kepastian investasi, serta, penataan dan pengendalian yang lebih tertata," ucap Wakil Ketua Komisi II DPR RI. (Ginting)

Berita Terkait