Memperingati Decent Work Day, Ketum FSB GARTEKS KSBSI: Lawan Segala Bentuk Penindasan Buruh!

SPB - Oct 07, 2019 16:30:10

Ary Joko Sulistyo, Ketua Umum FSB GARTEKS Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengatakan tetap konsisten melakukan sikap perlawanan terhadap buruh yang tertindas. Hal itu disampaikannya dalam kata sambutan pembukaan festival ‘Decent Work Day’ atau hari kerja layak sedunia yang diadakan oleh DPC FSB GARTEKS KSBSI Kabupaten Serang dan Tangerang Raya, Minggu 6 Oktober 2019, di Gedung Olah Raga (GOR) Maulana Yusuf, Kotang Serang, Banten.  

Lanjutnya, Ary mengatakan posisi FSB GARTEKS KSBSI tetap menjadi federasi serikat buruh yang independen dan kritis menyikapi segala bentuk kebijakan pemerintah yang merugikan buruh. Baginya, apabila ada kebijakan masalah ketenagakerjaan yang memang berpihak pada buruh, tentu FSB GARTEKS KSBSI ikut mendukung demi terwujudnya pekerjaan yang layak untuk buruh.

“Tapi kalau ada kebijakan yang kami anggap merugikan buruh dan masyarakat luas, kami tak akan diam. FSB GARTEKS KSBSI akan aksi demo sebagai protes perlawanan melawan segala bentuk penindasan buruh,” tegasnya.

Hal ini dibuktikan ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan seratus persen pada 1 Januari 2020, FSB GARTEKS KSBSI ikut melakukan aksi di depan Kementerian Keuangan. Dia beralasan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan adalah kelemahan pemerintah yang tak mampu mengelola manajemen keuangan yang sudah dihimpun masyarakat selama ini. Sehingga mengalami defisit.

“Jadi sangat tidak realistis, ketika BPJS Kesehatan mengalami defisit lalu buruh dan masyarakat yang harus menanggung beban. Pada umumnya buruh tidak menolak kenaikan iuran ini, selama pelayanan BPJS Kesehatan bagus dan bisa menindak mafia kesehatan di dalam Rumah Sakit. Tapi kan selama ini pelayanannya belum memuaskan, bahkan banyak yang dirugikan” tegasnya.

Menyikapi wacana revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) yang sedang hangat dibahas sekarang ini, ia juga menegaskan jika ada pasal dalam revisi itu nanti merugikan buruh, FSB GARTEKS KSBSI bersama serikat buruh lainnya akan melakukan sikap protes penolakan.

Terlebih lagi setelah keluarnya  Permenaker Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Outsourcing (kerja kontrak) dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepnaker) Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) dianggapnya sangat merugikan masa depan buruh Indonesia.

Selain itu, dia juga berharap agar keluarga besar FSB GARTEKS KSBSI juga berharap dalam perayaan festival decent work day ini tetap militan menjaga solidaritasnya. Karena buruh semakin banyak tantangannya, terutama masalah persaingan  keahlian kerja ditengah era revolusi industri 4.0.

“FSB GARTEKS KSBSI harus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi dengan mendorong pemerintah untuk memperkuat keahlian kerja dalam bentuk program vokasi (pelatihan) diberbagai daerah,” tutupnya. (AH)

Berita Terkait