SINAR PAGI BARU, TAMIANG LAYANG – Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk kali kelima berhasil mempertahankan prestasi dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut.
Opini WTP ini merupakan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020 lalu,” kata Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas usai menerima hasil Audit BPK di Palangka Raya, Jum’at (28/5/2021).
Berita Terkait Pemkab Bartim Mendapat Ratusan Formasi CPNS Bartim Akan Segera Miliki Kantor Pelayanan Imigrasi Secara Virtual Mendagri Minta Percepatan Penyerapan Anggaran Ini Harapan Wabup Bartim Buat Gubernur Baru Bupati Ampera menyebutkan sukses yang diraih ini adalah keberhasilan bersama antara Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Kepala OPD, Para Camat serta Staf yang tak kenal lelah melakukan perbaikan dalam penatausahaan laporan keuangan dari tahun ke tahun. Untuk itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkerja sama untuk mempertahankan dan meraih kembali opini WTP kelima kalinya ini,” katanya.
Ampera AY Mebas menyatakan dengan adanya raihan WTP yang kelima kalinya ini tidak membuat pihaknya larut dalam euforia kesenangan berlebihan, tetapi keberhasilan ini harus dijadikan motivasi untuk terus berkerja dengan baik, apa lagi ditahun-tahun mendatang tentu pemeriksaannya akan diperluas dan rinci lagi.
Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemkab Barito Timur Tahun 2020 diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Ade Iwan Ruswana kepada Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas dan Ketua DPRD Nursulistio, bersama Bupati 13 Kabupaten di wilayah Kalimantan Tengah, di Palangka Raya, Jum’at (28/5/2021).
Pada kesempatan itu Bupati Ampera bersama Ketua DPRD Nursulistio yang didampingi, Sekda Panahan Moetar, mengajak semua pihak untuk meningkatkan dan memacu laporan keuangannya, terutama masalah aset, mengingat titik utama penilaian BPK RI terletak pada pengelolaan aset daerah.
Karenanya di tahun ini kita akan melakukan penataan aset daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak serta hal-hal yang masih kurang akan diperbaiki, dengan harapan tahun depan mendapat WTP lagi,” pungkasnya. (Din).
