Kementerian ATR/BPN Siapkan Aplikasi Monitoring Kasus Pertanahan Online

SPB - Jul 09, 2019 21:41:40

SINARPAGIBARU,  JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) VII atau Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah sedang memasifkan monitoring kasus pertanahan berbasis digital atau online melalui Aplikasi Justisia (Jaringan Untuk Sistem Aplikasi Sengketa di Indonesia). Guna memperlancar pemanfaatan aplikasi itu, Ditjen VII mengadakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Admin Aplikasi SKP (Sengketa, Konflik, dan Perkara) yang bertema Pemantapan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan serta Pelaporan Berbasis Data Digital.

Tujuan diadakannya kegiatan ini untuk memantapkan penanganan dan penyelesaian SKP, menyelesaikan kasus pertanahan melalui jalan damai (amicable solution), melakukan verifikasi dan validasi data SKP pertanahan, dan untuk mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.

“Kita di Direktorat Jenderal VII sudah siapkan aplikasi sengketa, konflik, dan perkara atau yang diberi nama Justisia (Jaringan Untuk Sistem Aplikasi Sengketa di Indonesia). Aplikasinya sudah ada lumayan lama, sekitar 3 tahun sudah disiapkan oleh Pusdatin tapi pemanfaatannya ini yang masih memprihatinkan. Oleh karena itu kita dorong rekan-rekan di daerah untuk memanfaatkan aplikasi ini, apalagi kegiatan ini sejalan dengan Kementerian ATR/BPN yang sedang gencar menuju era digitalisasi,” ungkap RB Agus Widjayanto, Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Kerja Teknis di Hotel Ciputra, Jakarta (08/07).

Aplikasi Justisia berbeda dengan KKP (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) pada umumnya karena menggunakan data kualitatif tapi tetap bisa dikonversi menjadi data kuantitatif. Maka dari itu, dengan adanya Kegiatan Peningkatan Kualitas Admin Aplikasi SKP ini output-nya diharapkan sudah bisa terisi atau terentri seluruhnya dengan 450 kabupaten/kota dan 34 provinsi di seluruh Indonesia.

“Yang terjadi hari ini kita masih menghubungi teman-teman di daerah untuk menghimpun resume dari kasus-kasus itu dan kemudian kita perbaiki lagi, budaya ini yang harus kita ubah. Aplikasi ini sangat kita butuhkan dengan keaktifan teman-teman di daerah untuk segera menjawab pertanyaan-pertanyaan berapa jumlah sengketa, perkara, berapa yang sudah diselesaikan atau belum diselesaikan, dan berapa perkara yang dimenangkan atau ditolak,” tambah RB Agus Widjayanto. 

Ditjen VII yang berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kementerian ATR/BPN menyiapkan satu sistem atau aplikasi pengelolaan daftar isian dan pelaporan SKP yang terintegrasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kementerian ATR/BPN. Seluruh jajaran yang terlibat dalam penanganan SKP wajib melaksanakan Geo KKP Sengketa Konflik dan Perkara serta melaksanakan pelaporan secara komputerisasi.

Hal ini sebagai upaya memantau kasus pertanahan yang dilakukan secara daring, berupa pemantauan atas SKP pertanahan yang dilakukan dengan mengggunakan media komunikasi yang terhubung dalam suatu sitem dalam keadaan yang real time secara online. Aplikasi Pengelolaan dan Penanganan SKP bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, mengkaji, menganalisa seluruh data SKP di Kantor Pertanahan. Kegunaannya dapat meningkatkan pelayanan publik di bidang SKP dan memberikan peringatan dini terhadap bidang atau kawasan yang sedang terjadi sengketa dan konflik juga menginformasikan semua bidang tanah yang sedang berperkara di pengadilan.

“Saya butuh keterlibatan dari Kepala Bidang (Kabid Penanganan Masalah Pertanahan. Mungkin selama ini aplikasi itu hanya diserahkan pada admin saja dan admin tidak tahu bagaimana mengisi kolom tipologi sengketa itu seperti apa dan pokok masalah seperti apa. Ini perlu perhatian para Kabid dan Kepala Kantor Wilayah,” ujarnya.

Himawan Arief Sugoto, Sekretaris Jenderal yang turut hadir pada Rakernis menyambut baik adanya aplikasi ini, “Sekarang semuanya serba digital artinya program transformasi yang Bapak Presiden sampaikan di istana dan Pak Menteri sampaikan saat Rakernas tahun lalu cukup tersosialisasi semangatnya. Ini sesuatu yang bagus dan positif, karena kita percaya bahwa era digital sudah ada di sekitar kita, yaitu Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.

Rakernis ini dihadiri oleh jajaran Kementerian ATR/BPN tingkat pusat, Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan serta Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi seluruh Indonesia, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan serta Kepala Subseksi Penanganan SKP Pertanahan Kepala Kantor Pertanahan seluruh Indonesia, serta seluruh admin aplikasi SKP baik tingkat Kanwil BPN maupun Kantor Pertanahan. (Gtg/hms)

Berita Terkait