Kemendagri Minta Pemerintah Provinsi Ukur IPKD Wilayahnya

SPB - Nov 10, 2021 22:16:10

SINAR PAGI BARU-JAKARTA

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 19 tahun 2020 pasal 3 ayat (2) tentang pengukuran IPKD. Tidak hanya mengukur pemerintah provinsi juga harus melaporkan hasilnya kepada menteri dalam negeri.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni, meminta pemerintah provinsi agar berperan aktif dalam mengukur Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur dapat mengukur IPKD di wilayahnya masing-masing. Hal itu disampaikannya Senin (8/11) secara virtual.

"kami mendorong pemerintah provinsi untuk berpartisipasi sesuai kewenangannya, agar pengukuran IPKD di kabupaten/kota dapat berjalan dengan maksimal," ujarnya.

Fatoni menjelaskan, peran pemerintah provinsi dalam pengukuran IPKD sangat diperlukan. Sebab, pemerintah provinsi berwenang menentukan pemeringkatan hasil pengukuran terhadap kabupaten/kota di regionalnya masing-masing melalui Keputusan Gubernur.

"Saya berharap pemerintah provinsi dapat mendukung pengukuran IPKD, karena kegiatan ini akan turut memacu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, tertib, akuntabel, dan transparan di tingkat kabupaten/kota," ucapnya.

Ia juga menyampaikan, melalui pengukuran IPKD akan diketahui peringkat daerah terbaik berdasarkan kategori kemampuan keuangan, yakni tinggi, sedang, dan rendah. Serta, daerah yang mendapat predikat terbaik akan mendapat trofi dan piagam penghargaan oleh Mendagri.

"Sedangkan daerah dengan kategori terburuk pada kemampuan keuangan tersebut, akan dilakukan pembinaan secara khusus oleh Kemendagri," imbuhnya.

Fatoni menekankan, pemerintah daerah agar segera melaporkan data dan dokumen yang diperlukan untuk mendukung pengukuran IPKD melalui laman http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id. Data tersebut di antaranya dokumen perencanaan dan penganggaran, alokasi anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, serta kondisi keuangan daerah. Dokumen lainnya yakni terdiri dari opini BPK atas LKPD selama 3 tahun terakhir berturut-turut.

(Nanda)

Berita Terkait