Kemendagri Mengukur Kapasitas Perubahan APBD dalam Penanganan Covid-19

SPB - Oct 13, 2021 22:57:56

SINAR PAGI BARU-JAKARTA

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) menggelar dialog interaktif bertajuk Mengukur Kapasitas Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam Penanganan Covid-19.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Wali Kota Jambi dan Bupati Badung. Hal ini diselenggarakan, Rabu (13/10) secara virtual.

Dirjen Bina Keuda Mochamad Ardian Noervianto menjelaskan, diskusi tersebut digelar untuk memberikan informasi kepada masyarakat, terkait kapasitas perubahan APBD dalam penanganan pandemi dari dua sisi, yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Sengaja diskusi ini kami lakukan, agar publik juga bisa mendapatkan informasi dari dua sisi, dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,"ujarnya.

Ia menjelaskan, pandemi Covid-19 telah berdampak pada sektor pendapatan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Tidak hanya dana transfer, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dipastikan turut mengalami kontraksi.

"Pandemi Covid-19 menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan sejumlah langkah kebijakan yang adaptif dan responsif. Salah satu upayanya, yakni melakukan refocusing anggaran baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," ucapnya.

Ia juga mengatakan, berdasarkan catatan dari 32 jenis retribusi pemerintah daerah sesuai kewenangannya, hanya 3 jenis yang mengalami kenaikan. Ketiganya, yakni retribusi pelayanan pemakaman, retribusi pelayanan kesehatan, dan retribusi pengendalian menara komunikasi.

"Namun akhir-akhir ini, kami sudah mulai melihat gambaran adanya perbaikan-perbaikan di beberapa sektor pajak dan retribusi pasca membaiknya penularan Covid-19 di beberapa pemerintah daerah," katanya.

Ia berharap pemerintah daerah tidak lengah dan bosan untuk terus mempertahankan kondisi yang dinilai membaik. Meski diakui, beberapa daerah pendapatannya masih mengalami kontraksi, terutama yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber PAD.

"Melalui perubahan APBD 2021, pemerintah daerah tetap semangat dan konsisten melakukan penanganan Covid-19. Serta kolaborasi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama keberhasilan penanganan Pandemi ini.

Sementara itu, Astera Primanto menjelaskan, refocusing anggaran merupakan respons yang baik untuk menghadapi pandemi. Hal ini dibuktikan dengan capaian Indonesia yang saat ini dinilai sebagai salah satu negara paling baik dalam menghadapi Covid-19.

"Kalau kita lihat kondisi Covid-19 terakhir kemarin dan kita tidak melakukan refocusing anggaran mungkin kita tidak berada dalam kondisi sekarang, di mana Covid-19 sudah relatif terkendali," terangnya.

Ia juga mengatakan kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) diarahkan pada penanganan pandemi Covid-19. Hal itu dilakukan melalui berbagai langkah, seperti memberikan insentif bagi tenaga kesehatan di daerah, dukungan vaksinasi, pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Bantuan Lansung Tunai (BLT) Desa, serta penanganan Covid-19 secara keseluruhan.

Wali Kota Jambi Syarif Fasha maupun Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, keduanya banyak bercerita terkait dampak pandemi terhadap kehidupan sosial dan ekonomi di daerahnya masing-masing. Keduanya mengakui, akibat pandemi, pendapatan daerah mengalami penurunan. Mereka juga menjelaskan, bagaimana langkah strategi refocusing anggaran untuk penanganan pandemi yang telah dilakukan.

Sumber: Puspen Kemendagri

(Nanda)

Berita Terkait