Kejaksaan Tidak Takut Usut Kasus Korupsi, Massa LP2K Pertanyakan Kasus APBD Balangan

SPB - Aug 01, 2019 15:18:06

SINARPAGIBARU, BANJARMASIN - Kami tidak takut dalam mengusut kasus korupsi, kalimat  kata-kata inilah yang dilontarkan oleh pejabat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan disaat menyambut dan menghadapi para rombongan massa pendemo dari kelompok Ormas Lembaga Pengawasan Pelapor Korupsi (LP2K), Kamis 01/08/2019.  

Adapun koordinator aksi pendemo yang disampaikan oleh Aliansyah dkk dalam orasinya itu, ia mempertanyakan kasus penanganan APBD Kabupaten Balangan TA 2016 sebesar Rp. 14,8 miliar yang diduga melibatkan Bupati Balangan. Yang mana kasus tersebut, telah diusut dan ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Kalsel sudah beberapa tahun lamanya yang tak kunjung jelas alias tidak ada kabar beritanya. 

Oleh karena itu, massa pendemo meminta kepada Kejaksaan Tinggi Kalsel dibawah pimpinan yang baru ini (Arie Arifin, SH.MH) untuk segera mengusut dan mengungkap kembali atas kasus APBD Balangan TA 2016 itu. Sehingga biar ada kejelasan dalam penanganan kasus dan jangan digantung-gantung kasusnya. Kalau memang sudah cukup bukti, kenapa tidak ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan, tapi kalau tidak cukup bukti, ya seharusnya dihentikan penanganan kasusnya, ungkapnya.

Selain kasus APBD Balangan, juga aksi pendemo berorasi menyampaikan dan mempartanyakan tentang kasus mark,up pengadaan tanah sebesar Rp. 16 miliar lebih di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) yang diduga melibatkan Bupati HSU. Dan juga kasus proyek-proyek di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) diduga yang mengerjakan hanya orang-orang dalam lingkaran penguasa (Bupati). Juga kasus masalah dugaan pemalsuan SKCK palsu yang diduga dilakukan oleh salah satu anggota Dewan terpilih. Dan kasus Bansos tahun 2010 yang diduga melibatkan 55 anggota Dewan Provinsi Kalsel. 

Menurut koordinator aksi demo tersebut, dalam orasinya Aliansyah mengatakan, kasus korupsi di daerah Kalimantan Selatan ini sudah masuk zona merah yakni stadium IV yang melibatkan (pejabat). Hari ini masyarakat ingin mendengarkan secara langsung jawaban dari pejabat Kejaksaan Tinggi Kalsel dalam permasalahan kasus korupsi yang kami sampaikan ini, dan pihak kejaksaan harus melakukan langkah konkrit dalam penaganan kasus korupsi, ungkapnya.   

Menanggapi permasalahan kasus yang dipertanyakan oleh aksi massa pendemo itu, Pejabat Kejaksaan Tinggi Kalsel Makhpujat, SH Kasi Penkum, M.Fadlan, SH.MH Kasi D Bidang Pengamanan Pembangunan Strategis, dan Hendri Siswanto, SH.MH Kasi C Bidang Ekonomi & Keuangan Intelijen Kejati Kalsel dihadapan massa pendemo ia mengatakan dengan lantang dan tegas, bahwa Kejaksaan tidak takut dalam mengusut kasus korupsi, ucapnya.

Jika mengenai kasus APBD Kabupaten Balangan itu sudah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Kalsel dan nanti kita tanyakan dengan Pidana Khusus (Pidsus). Kalau kasus pengadaan tanah di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) itu ditangani oleh Tim Khusus Kejaksaan Agung, (pungkasnya). (Din).p

Berita Terkait