KAB. BOGOR, SINARPAGIBARU - Wabah Pandemi Covid - 19 yang menimpa di seluruh wilayah Indonesia, menjadi perhatian khusus pemerinta RI. Data terupdate kasus positif Covid - 19 sebanyak 25.773 orang, yang sembuh sebanyak 7.015 orang dan meninggal 1.573 orang.
Kondisi ini memerlukan penanganan yang tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dimana biaya penanganan Covid - 19 yang besar ini dialokasikan dari penghematan anggaran APBN yang tersebar di seluruh instansi pemerintah. BPN Kabupaten Bogor mengalokasikan penghematan anggaran sebesar 20 % dari DIPA kantor untuk penanganan Covid - 19. Dengan adanya penghematan anggaran ini berimbas pada pengurangan target PTSL di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Bogor. Demikian di katakan Sepyo Achanto Kepala Kantor BPN Kabupaten Bogor didampingi Lili Muniri selaku Direktur PTSL.
" Target semula 45 ribu bidang terpetakan berkurang menjadi 14 ribu bidang terpetakan dan bersertifikat ". Jelas Lili Muniri.
Pengurangan target ini tambah nya, pasti berimbas pada kreadibilitas kepala desa selaku penguasa wilayah desa yang menjadi objek PTSL tersebut. Oleh karena itu, belum lama ini Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor mengundang 14 kepala desa yang menjadi objek PTSL untuk membahas perubahan target tersebut, papar Lili Muniri.
Kakantah menambahkan, dengan diundangnya kepala desa tersebut, pihaknya akan mendengar masukan dari semua kepala desa dengan kondisi yang sedang di hadapi di internal pihaknya dan hal itu sekaligus koordinasi untuk mencapai kesepakatan, karena realisasi tahapan PTSL kami sudah berjalan cepat di beberapa desa, apalagi terdapat pekerjaan hasil lelang yang melibatkan pihak ke tiga oleh KJSKB pemenang lelang. Ini perlu kita cari solusi, supaya masing masing pihak baik kades, pihak ketiga maupun BPN tidak di rugikan karena adanya pengurangan target. Terang Sepyo Achanto.
Lanjutnya lagi, penghematan anggaran karena kebutuhan biaya penanganan darurat Covid memang berimbas pada realisasi anggaran instansi pemerintah, apalagi instansi yang memiliki pekerjaan lapang harus menyesuaikan kebijakan PSBB di masing masing daerah terkait dengan penetapan zona merah. Kabupaten Bogor termasuk wilayah yang saat ini masih di berlakukan PSBB. Oleh karena itu BPN Kabupaten Bogor membatasi pekerjaan lapang di wilayah yang memiliki potensi penyebaran virus tinggi. Untuk pelayanan pengukuran urgent tetap dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang di tentukan pemerintah. Pungkas Sepyo Achanto. ( Yuniar ).
