KAHMI Dukung RUU Pertanahan Jadi Prioritas, Yagus Suryadi: RUU Pertanahan Tidak Akan Mengubah UUPA Yang Sudah Ada

SPB - Apr 15, 2019 11:29:08

SINARPAGIBARU, JAKARTA - Tanah menjadi sesuatu yang fundamental dan kebutuhan yang penting dalam kehidupan manusia. Kebijakan pertanahan nasional haruslah bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat secara adil. 

Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) memandang bahwa pembahasan RUU pertanahan harus menjadi prioritas, maka dilakukan diskusi publik dengan tema Tanah Indonesia Milik Siapa? Telaah Kritis RUU Pertanahan yang dilaksanakan di KAHMI Center, Jakarta, Jumat (12/4).

Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha RI Kurnia Toha, pada kesempatan tersebut mengatakan tanah Indonesia adalah milik rakyat dan merupakan harga mati.  "Tetapi disini negara harus melindungi dan tidak boleh pasif, melindungi dengan memiliki kepastian hukum," ujarnya. 

RUU Pertanahan sebagai implementasi untuk melengkapi UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Kepala Bagian Perundang-undangan, Biro Hukum dan Humas  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Yagus Suyadi, menjelaskan RUU pertanahan tidak akan mengubah UUPA yang sudah ada "Saat ini banyak sekali yang sudah berubah dalam masyarakat, dalam penyelenggaraan negara dan dinamika ekonomi. Kedepannya RUU Pertanahan tidak akan mengubah UU No 5 tetapi menanamkan yang sudah ada sebelumnya," ungkap Yagus Suyadi. (Ginting)

Berita Terkait