JAKARTA - Arahan Menteri ATR/Kepala BPN yang dituangkan ke dalam Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun 2020-2024 untuk mewujudkan standar World Class Bureaucracy, tidak lain adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, integritas dan kualitas organisasi serta inovasi yang dihasilkan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat.
“Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan SDM yang unggul dan kompetitif,” ujar Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik, Irjen Pol. Hary Sudwijanto saat memberikan Pembekalan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN secara virtual, Selasa (08/09/2020).
Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik melanjutkan, selain mewujudkan tujuan dari rencana strategis lima tahun ke depan, SDM Kementerian ATR/BPN merupakan unsur utama organisasi yang dapat mewujudkan terciptanya nilai-nilai organisasi. “Insan Kementerian ATR/BPN memang harus dituntut untuk menjadi unggul dan kompetitif, karena ini merupakan prasyarat mewujudkan ATR/BPN Melayani, Profesional, Terpercaya,” lanjutnya.
“Mengapa demikian, karena tanpa SDM yang unggul, kecanggihan teknologi informasi dan sarana prasarana yang kita miliki saat ini tidak bisa digunakan secara maksimal. Begitu juga dengan anggaran yang besar namun tidak bisa dikelola dengan baik, bahkan prosedur yang baik dalam pelayanan tidak bisa berjalan dengan efektif,” tambahnya.
Lebih lanjut Irjen Pol. Hary Sudwijanto mengatakan untuk membentuk SDM yang unggul dan kompetitif, dibutuhkan pembentukan budaya kerja dalam suatu organisasi, salah satunya dengan menerapkan etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan dan etika kepribadian dalam kehidupan sehari-hari. “Dengan menerapkan etika ini yang nantinya membentuk sikap moral insan ATR/BPN yang senantiasa menjunjung tinggi perilaku dan hal-hal yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sebagai dasar dalam melayani masyarakat,” ucapnya.
Dalam menghadapi perubahan situasi dengan adanya pandemi seperti sekarang ini, para peserta diklat juga diminta untuk responsif dalam memprediksi dampak dari kejadian pandemi untuk mempertahankan akuntabilitas, integritas, kualitas dan inovasi yang sudah ada di dalam organisasi. “Maka langkah yang harus kita lakukan adalah proaktif, inovatif, konkrit dan komprehensif dalam memimpin perubahan pada situasi krisis seperti sekarang,” kata Staf Khusus Menteri.
Di akhir kesempatan, Irjen Pol. Hary Sudwijanto berpesan kepada para peserta diklat untuk mengedepankan nilai organisasi agar tetap mendapatkan kepercayaan dari publik. “Yang dibutuhkan saat ini adalah kepemimpinan yang kuat, yakni pemimpin yang asertif, dapat menggelorakan solidaritas sosial dan dapat dipercaya publik,” tutur Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik. (Gtg)
