Gelar Workshop, Aktivis Buruh Evaluasi Program Jaminan Sosial

SPB - Jun 13, 2020 15:13:54

SINAR PAGI BARU - JAKARTA.

Beberapa waktu lalu Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar workshop dengan tema ‘Dampak Covid-19 Terhadap Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan’ di Hotel Tripoli, Jakarta Pusat. Tujuan acara ini gelar untuk melakukan evaluasi programa jaminan sosial yang dijalankan pemerintah ditengah pandemi Covid-19 sekaligus mematuhi protokol kesehatan.

Markus Sidauruk Wakil Presiden KSBSI Bidang Program penanggung jawab acara mengatakan workshop ini dilakukan serikat buruh untuk mengevaluasi program Jaminan Hari Tua (JHT) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Jaminan Kematian (JKM).

“Evaluasi program ini memang perlu dilakukan aktivis, sesuai intruksi dari peraturan pemerintah. Dimana tujuannya buruh bisa mengetahui sejauh mana tolok ukur keberhasilan dan manfaat program jaminan sosial yang diselenggarakan negara,”  ucapnya.

Markus juga menjelaskan pemerintah saat ini sedang membangun wacana program baru mengenai program jaminan kehilangan pekerjaan. Dia menilai jika program tersebut direalisasikan sangat baik untuk buruh/pekerja. Karena apabila ada buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, maka akan ada jaminan dari pemerintah sampai buruh tersebut kembali bekerja.

“Namun kami sarankan sebelum program jaminan kehilangan pekerjaan ini direalisasikan oleh pemerintah sebaiknya harus ada konsep yang matang,” ungkap Markus.

Sebab tafsiran seorang buruh yang terkena PHK pun saat ini masih banyak tafsiran, sehingga sering menimbulkan perdebatan. Untuk itulah, dia mengatakan ada baiknya unsur serikat buruh/pekerja ada baiknya dilibatkan membuat konsep program jaminan kehilangan pekerjaan.

“Agar kedepannya tidak menimbulkan pro-kontra dan tumpang tindih dengan program jaminan sosial lainnya,” ungkap Markus.

Hasil dari rekomendasi workshop tersebut, KSBSI menyampaikan agar pemerintah harus berkomitmen menjalankan agenda Pembangunan Berkelanjutan (AGDs). Karena SGDS merupakakan kesepakatan pemimpin negara-negara PBB dalam rangka  menuju perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat dunia.

Selain itu, dia mengingatkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciker) sangat mengancam kelangsungan sistem jaminan sosial kalau tidak dikritisi oleh serikat buruh/pekerja. Sebab ada beberapa pasal dalam RUU yang terindikasi menghilangkan hak jaminan sosial bagi buruh diperusahaan.

“Ditengah pandemi Covid-19 KSBSI  mendesak pemerintah agar RUU Ciker bisa mengakomodir kepentingan buruh. Karena tak bisa dipungkiri imbas virus Corona telah menyebabkan 1 juta lebih buruh kehilangan pekerjaan. Makanya, setelah pandemi dinyatakan usai, pemerintah harus menjamin keberlangsungan buruh. Terutama jaminan upah, hidup layak dan jaminan sosial,” tandasnya.

Acara workshop dibuka Elly Rosita Silaban (Presiden KSBSI), kemudian Andi Awaludin (Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan) Tenny Romandia (Kepala Bidang BPJS Kesehatan Jakarta Timur) sebagai pemebri materi. Serta perwakilan pengurus federasi yang berafiliasi dengan KSBSI. (AH)

Berita Terkait