SINARPAGIBARU, JAKARTA.
Jumat, 27 Juli 2018, Dewan Pers mengeluarkan Surat Edaran No. 371/DP/K/VII/2018 perihal protes sejumlah orang yang mengatasnamakan wartawan/organisasi wartawan/perusahaan pers. Surat itu menyebut beberapa nama organisasi pers sebagai Penumpang Gelap atas kematian wartawan Muhamad Yusuf di Kotabaru, salah satunya tercantum nama Forum Pers Independent Indonesia (FPII).
Saat diminta tanggapannya, Sekretaris Nasional FPII, Wesly H. Sihombing, atas Surat tersebut mengatakan, justru surat itu membuat semangat kawan kawan untuk terus menggelorakan bobroknya Dewan Pers.
FPII akan terus berjuang dan memberitahukan kepada dunia bahwa atas perilaku Dewan Pers-lah turut menghantarkan wartawan M. Yusuf masuk dalam jeruji besi yang akhirnya meninggal dunia di Lapas Kotabaru, karena berita yang dibuatnya. Sekali lagi karena berita, ujarnya.
Wesly mengingatkan bahwa M. Yusuf meninggalkan dua orang anak yang masih belia, sekarang hidup tanpa ayah.
“Kami bukan cari panggung, ini adalah murni bentuk keprihatinan dan solidaritas FPII bersama kawan kawan organisasi yang bukan underbow Dewan Pers. Dan juga untuk diketahui, FPII jauh sebelum kematian M. Yusuf selalu melakukan aksi solidaritas kepada siapa saja untuk wartawan media kecil dan menengah yang dizolimi atas karya jurnalistiknya”, tegas Wesly kepada wartawan, Jumat malam (27/7) di Sekretariat FPII, Rawa Jati, Jakarta Selatan.
Maka atas surat itu, semangat FPII semakin menggelora, akan mempercepat agenda unjuk rasa ke Istana Presiden meminta bertemu langsung dengan Presiden Jokowi agar mencabut Keppres No.14/M tahun 2016 tentang penganggatan anggota Dewan Pers 2016-2019 dibawah kepemimpinan Yoseph Adi Prasetyo yang dinilai telah mencederai Kebebasan Pers.
Klimaks wartawan M. Yusuf meninggal di Kotabaru, Kalimantan Selatan, tegas Weshly sembari menjelaskan bahwa Keppres itu juga merusak independensi pers terhadap pemerintah dan melanggar UU No.40/1999 tentang Pers.
Penulis: AT/Redaksi
Foto: Sekretaris Nasional FPII, Wesly H. Sihombing. (Dok. SPB)
