Bahas RPP UUCK, Menteri ATR/BPN Minta Tim RPP Proritaskan Pelaksanaan Konsultasi Publik

SPB - Jan 12, 2021 09:57:04

JAKARTA, - Berkenaan dengan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sudah melakukan berbagai tahapan penyusunan secara berkesinambungan. 

Kementerian ATR/BPN melalui Biro Hukum Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan rapat pembahasan mengenai "Rancangan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja" yang diharapkan mampu menghasilkan pemikiran-pemikiran yang konstruktif, subtantif dan visioner di Hotel Gran Mahakam, Jakarta, Senin (11/01/2021). 

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto dalam laporannya mengatakan rapat ini merupakan langkah harmonisasi dari pembahasan dan masukan dalam penyusunan RPP. "Terima kasih kepada seluruh tim penyusun RPP dan unsur Kementerian yang secara aktif mengikuti pembahasan dan memberikan masukan terhadap RPP yang kita susun semoga dapat mewujudkan dan meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat Indonesia," ujar Sekretaris Jenderal.

Terdapat lima RPP pelaksanaan Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang menjadi tanggung jawab Kementerian ATR/BPN. "Ada lima RPP yang akan kita bahas saat ini, RPP tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, RPP tentang Bank Tanah, RPP tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, RPP tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan RPP tentang Kawasan dan Penertiban Tanah Terlantar," tambahnya.

Sebagai informasi Kementerian ATR/BPN sebelumnya sudah melakukan rangkaian Konsultasi Publik terhadap kelima RPP yang bertujuan menampung masukan-masukan terhadap RPP melalui Portal UUCK, Tim Serap Aspirasi, Focus Group Discussion, Acara Serap Aspirasi, Posko Cipta Kerja dan bersama Kementerian/Lembaga terkait telah menginventarisasi dan memberikan tanggapan terhadap semua masukan yang ada. 

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil yang hadir melalui video conference mengingatkan kepada seluruh peserta yang hadir untuk dapat mengikuti proses pembahasan RPP sesuai tahapan yang telah ditentukan. "Saya harap semua mampu mengikuti proses ini sesuai yang sudah ditentukan dan segera mungkin melaporkan hal-hal yang menjadi isu krusial yang muncul pada saat pembahasan," ungkapnya. 

Lebih lanjut Sofyan A. Djalil berharap kepada seluruh tim RPP untuk dapat memprioritaskan pembahasan terhadap isu-isu krusial yang diperoleh dari pelaksanaan konsultasi publik. "Adapun isu krusial yang harus diprioritaskan antara lain mengenai pembentukan Badan Bank Tanah, pemberian fasilitas perpajakan, tanah ulayat sebagai objek HPL, pengaturan tanah absentee, pemberian HGU diatas HPL dan pemberian Hak Milik Satuan Rumah Susun di atas HGB untuk orang asing," tegasnya. 

Hadir pula dalam rapat ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Staf Khusus, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (Gtg)

Berita Terkait