SINAR PAGI BARU – JAKARTA.
Kasus dugaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal yang bekerja di sektor perorangan pembantu rumah tangga di Arab Saudi oleh PT Duta Banten Mandiri (DBM) saat ini sedang ditangani serius oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Kasus tersebut kini sedang ditangani oleh Direktur Pelayanan Pengaduan, Wisantoro, yang dikabarkan akan melimpahkan kasus itu kepada bagian Panwas yang didalamnya ada unsur kepolisian.
Wisantoro menjelaskan, bahwa kasus penempatan PMI yang sudah diterimanya, BP2MI siap memberikan data-data sebagai barang bukti untuk kemudian dilaporkan ke penegak hukum Mabes Polri, ujarnya saat rapat pembahasan perkembangan tindak lanjut kasus PT DBM yang dilaporkan telah memberangkat PMI illegal atau nonprosedural, Kamis (8/10/2020).
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa alamat yang digunakan oleh PT DBM tidak jelas atau diduga palsu, karena saat anggota BP2MI mendatangi lokasi alamat yang digunakan PT DBM, ternyata ruko kosong.
Mengenai dua PMI ber inisial DW dan LD, lanjut Wisantoro membeberkan bahwa BP2MI sudah memberitahu pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh, agar segera membantu proses pemulangan kedua “korban” penempatan PMI illegal tersebut kembali ke Indonesia. Namun, menurut Wisantoro, hingga saat ini BP2MI belum mendapat kabar baik dari KBRI tentang penanganannya.
Menanggapi hal tersebut, Wandri selaku staf Redaksi Sinar Pagi Baru yang turut hadir dalam rapat itu menjelaskan, bahwa benar belum terlihat upaya yang dilakukan pihak KBRI untuk kepulangan mereka ke tanah air.
Keterangan itu disampaikan Wandri atas informasi dari berbagai pihak, sehingga lambatnya penangangan itu membuat “korban” terpaksa kabur dari majikan penempatan Sarikah karena tidak tahan dengan perlakuan majikan lantaran jarang diberi makan, tidak diberikan gaji sesuai perjanjian dengan pihak PT DBM, bahkan tidak jarang mendapat kekerasan psikis, ujarnya.
“Lambatnya penangan dari Atase ketenagakerjaan KBRI Riyadh memaksa kedua korban kabur dari majikan, ini adalah suatu hal yang dilematis. Kendati demikian kami tetap akan terus berupaya secara maksimal demi keselamatan kedua PMI tersebut”, tegas Wandri kepada wartawan media ini.
Bilama mana jajaran teknis sudah tidak bisa lagi bekerja dengan baik, maka mau tidak mau semua upaya akan dilakukan tidak terlepas dia akan mengajukan permohonan Rapat Dengar Pendapat dengan DPR-RI, imbuhnya.
Wandri sangat mengapresiasi kinerja yang sudah ditunjukkan oleh BP2MI dari Jakarta untuk membantu warga negara Indonesia yang saat ini ada di negara Arab Saudi. Apapun yang sudah dilakukan BP2MI diharapkan perlu direspon oleh stakeholder lainnya khususnya KBRI di Riyadh yang sudah disurati oleh BP2MI, tapi hingga saat ini pihak KBRI tidak merespon, padahal urusan ini adalah urusan nasib manusia. (Charles/sitinjak)
