Aparat Diminta Kejar Bola, Ada 6 Paket Proyek Dinas PUPR Kab. Balangan Bermasalah

SPB - Oct 05, 2019 22:13:00

SINAR PAGI BARU - KALIMANTAN SELATAN.

Proyek milik Pemerintah Kabupaten Balangan Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Balangan yang dikerjakan oleh beberapa kontraktor tahun anggaran 2018 lalu ternyata ada yang bermasalah, bahkan diindikasikan merugikan negara hingga Rp 469.511.799.

Usut punya usut, ternyata kerugian negara itu adalah hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut informasi dan data, bahwa Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas PUPR Kabupaten Balangan telah merealisasikan anggaran belanja modal untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan pada enam paket pekerjaan sebesar Rp 14.951.158.635,- (empat belas milyar lebih), yang dikerjakan oleh beberapa kontaktor.

Namun dalam pelaksanaannya dan berdasarkan hasil uji petik telah ditemukan beberapa masalah dan terdapat kekurangan volume sebesar Rp  469.511.799,- (empat ratus juta lebih).

Diantara yang bermasalah yaitu, pekerjaan Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kecamatan Lampihong yang dilaksanakan oleh PT. PKB senilai Rp 2.731.129.635,-, Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Paringin yang dilaksanakan oleh CV. MSA senilai Rp. 1.173.896.000,-.

Kemudian, Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Baruh Panyambaran yang dilaksanakan oleh CV. BRP senilai Rp 1.210.000.000,-, Peningkatan Struktur Jalan Gunung Batu - Iyam yang dilaksanakan oleh PT. CM senilai Rp 2.661.760.000,-, Peningkatan Jalan Panaitan - Jimamun yang dilaksanakan oleh CV. HNS senilai Rp 1.900.000.000,-, dan Pembangunan Jembatan Desa Simpang 3 Kecamatan Lampihong yang  dilaksanakan oleh PT. SMK senilai Rp 5.274.373.000,-.

Saat dikonfirmasi wartawan media ini, Kepala Dinas PUPR Kab. Balangan, Tahulus, saat didatangi sedang tidak ada ditempat, kemudian dikonfirmasi tertulis sejak tanggal 17 September 2019 lalu juga belum memberikan jawaban keterangannya tentang temuan BPK tersebut.

Salah satu LSM di Jakarta saat diminta keterangannya terkait hal ini, Antoni Fernando, SH, Alumni Unirversitas Indonesia ini menyebut bahwa kerugian negara itu bisa terjadi lantaran Kepala Dinas PUPR Kabupaten Balangan kurang optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas enam paket pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya tersebut.

Begitupun pejabat PPK, pejabat PPTK, Pengawas Lapangan tidak bekerja dengan optimal melakukan pengawasannya, ditambah lagi Pejabat penerima hasil pekerjaan yang disinyalir asal-asalan dalam mengerjakan tugasnya.

Menurutnya, peraturan yang diduga menjadi pelanggaran proyek tersebut adalah  melanggara Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015.

Kemudian Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dan Peraturan Mendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Mendagri No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk itu, Ketua DPP LSM Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini pun meminta agar aparat penegak hukum di Kabupaten Balangan aktif “kejar bola” memeriksa dan menangkap pelaku kerugian negara dari hasil temuan BPK itu, karena tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat, ungkapnya. (din)

Berita Terkait