Aktivis Ormas Desak DPRD Lerai Sengketa Gugatan PT BK Inves Dengan Pemkab Kuningan

SPB - Jul 09, 2019 21:51:59

SINARPAGIBARU, KUNINGAN - Ketua Ormas GIBAS Kabupaten Kuningan,  Manaf Suharnaf meminta pemerintah daerah,  serius dalam menyikapi polemik yang terjadi antara pengusaha asing PT B&K Inves asal Korea Selatan yang ada di Kuningan dengan Pemkab Kuningan serta BPN, juga dari pihak Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian yang akan melanjutkan gelaran sidang perdana yang sempat terjeda di PN Kuningan Rabu (3/7/2019) sepekan yang lalu.

 "Saya memperhatikan pemda lebih menunggu tekanan dari semua lapisan. Terutama pejabat legislatif daerah," kata Manaf kepada awak media, Selasa. (09/07/2019).

DPRD Kabupaten  kuningan, harusnya kooperatif terhadap permasalahan yang muncul, dan itu bisa dilaksanakan dalam mekanisme kerja melalui hak angket dan tindak kerja panitia khusus. Anggota dewan terhormat itu bisa melakukan rapat pansus dan menggunakan hak angketnya," jelas Manaf.

Kalangan aktivis ormas Kuningan, sambungnya,  sangat kecewa dengan kinerja pemerintah daerah.  Terutama dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelayan masyarakat."Jika tak kuat menjadi penguasa, baiknya pemimpin itu digantikan," jelas dia seraya menambahkan, bahwa persolaan lokal ini sudah masuk menjadi pembahasan nasional."Warga mana yang negaranya dituntut pengusaha itu menerima. Jadi buat apa banyak instrumen penyelengara pemerintah,  jika buruk kerja ini menjadi budaya," imbuh Manaf yang juga pensiunan ASN kuningan ini. 

 Manaf menceritakan, dalam mediasi terkait dengan polemik.  Ini jelas mengandung dugaan gratifikasi dan berbau dugaan korupsi di kalangan pejabat."Sepengetahuan saya,  waktu bupati sebelum Pak Acep. Persoalan ini sempat mereda dan tak muncul seperti saat sekarang.  Namun, beberapa waktu terakhir ini jelas menyeruak dan makin memanas," ungkapnya.

Kabag Humas Setda Pemkab Kuningan Dr  Wahyu Hidayah ketika di konfirmasi menyatakan, pemerintah daerah sudah melaksanakan prosedur pelayanan sesuai dengan regulasi yang ada dan SKPD telah mematuhi aturan tersebutm, terkait adanya gugatan, Pemda menghormati dan siap mengikuti proses hukum," singkat Kabag Humas. 

Ini sekedar informasi, Meski batal dalam jadual sidang perdana, Gugatan yang dilakukan pengusaha asing yakni PT. B&K jelas bikin malu masyarakat kuningan.  Pasalnya,  tindakan itu merupakan preseden  buruk yang mengundang sebab akibat. "Ada apa sehingga pengusaha melakukan gugatan pengadilan terhadap 'negara' di kuningan ini?" tanya akitivis pendidikan non formal yakni Fajriyah. (Maman) 

Berita Terkait