Agar Tidak Salah Presepsi DPRD Kuningan Akan Lakukan Pansus Evaluasi Tentang Gunung Ciremai

SPB - Mar 24, 2020 10:00:35

KUNINGAN, SINARPAGIBARU - Isu santer yang menjadi bahan pembicaraan sebagian masyarakat tentang Taman Nasional Gunung Ciremai yang ingin ada perubahan status, un tuk di jadikan Taman hutan rakyat (Tahura). DPRD Kabupaten Kuningan mengambil sikap dengan Pansus evaluasi agar tidak di politisir dan menjadi menu pers yang tidak jelas sumbernya, hingga meneratas ke ranah politik.

Sekarang sudah masuk ke tingkat Pansus DPRD, tapi karena Pansus ada pembatasan untuk mengadakan pertemuan sehingga Pansus belum bisa mengundang stakeholder yang ada, "jadi Pansus tertunda selama 6 bulan, maksudnya biar ada tareget, tapi bukan berarti ditunda selama 6 bulan, kalau dalam perjalanan waktu selesai dalam 3 bulan itu lebih bagus, tapi ini bukan mempansuakan Tahura kata Ketua DPRD Nuzul Rachdi dalam pertemuan Persnya Sabtu (21/03/2020).

Sekali lagi, kata Nuzul, ini bukan Panaus Tahura tetapi evaluasi BTNGC (Badan Taman Nasional Gunung Ciremai). Kita menyamakan dulu presepsi, dan Pansus ini bukan membahas konsep Tahura atau berkolaborasi, hal itu tidak di bicarakan dalam evaluasi Pansus.

Ketua DPRD menegaskan evaluasi Pansus BTNGC ini materinya sesuai dengan usulan fraksi fraksi, dari 8 fraksi yang ada, 7 fraksi diantaranya mengusulkan untuk dibuat Pansus, dan tahapannya sudah cukup jelas, 7 fraksi mengusulkan kepada pimpinan Dewan, kalau pimpinan normatif saja jelasnya.

Sepanjang melebihi sepersepuluh dari jumlah anggota serta lebih dari 2 fraksi maka pimpinan mengajukan dibanmuskan, lalu apakah Banmus disetujui dibuat Pansus, bila belum selesai di Banmus ya di Parupurnakan karena legitimasi ada di Paripurna. "jadi ini memerlukan waktu, karena prosesnya panjang, saya mengintruksikan kepada Pansus dan kepada alat pelengkapan untuk tidak dulu ada pertemuan peretemuan," katanya

Dulu sebelum ada BTNGC, lanjutnya, ketika itu Bupatinya pak H. Aang Hamid Suganda mengusulkan untuk mengkaji status Gunung Ciremai, namun sebelum di kaji muncul SK Mentri, saya lupa No SK nya, dan pada saat itu DPRD tidak menyetujui, kenang Nuzul Rachdi yang pada saat itu masih menjadi anggota DPRD (sekarang Ketua DPRD).

Persoalan nanti endingnya mau Tahura atau TN (Taman Nasional) dan ataupun mau kembali, apakah mau kolaborasi itu nanti hasil kajian agar jangan sampai salah presepsi, yang sekarang melambung ke permukaan, saran saya untuk di Pansuskan dan agar semua stakeholder di undang termasuk pegiat Medsos jadi jangan sampai ada politisasi pinta Ketua. (Mans Bom)

Berita Terkait