93 Gapoktan Kedungwaringin, Menuntut Difungsikannya Gedung Penyuluh Pertanian

SPB - Aug 08, 2019 10:40:13

SINARPAGIBARU, KAB. BEKASI - Sebanyak 93 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dari tujuh Desa se-Kec. Kedungwaringin, melalui perwakilannya dan di dampingi oleh penyuluh pertanian lapangan (PPL) menyambangi kantor KPUD Kab. Bekasi untuk audensi mengenai lahan kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi.

Semenjak dipinjam pakaikan menjadi KPUD Kab. Bekasi kini bangunan Kantor BPP sangat memprihatinkan, kumuh dan nyaris tidak terawat. Bahkan kegiatan penyuluhan pertanian menjadi terhenti karena tidak diberikan izin. Padahal aset bangunan kantor BPP masih ada.

Dengan tidak adanya kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan Kedungwaringin otomatis berimbas pada penyelenggaraan kegiatan penyuluhan bagi petani dan kelompok tani.

Ahmad matin sebagai Ketua Kelompok Tani Nelayana Andalan (KTNA) Kecamatan Kedungwaringin menjelaskan, dirinya sebagai ketua KTNA Kecamatan Kedungwaringin meminta kepada Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, SH dan Kepala Dinas Pertanian dan Bagian Aset Daerah untuk memberikan kejelas terkait aset bangunan kantor badan penyuluh pertanian (BPP) Kec. Kedungwaringin.

"Kami meminta kepada Bupati dan instansi terkait agar memberikan bantuan dan kejelasan untuk kantor BPP Kecamatan Kedungwaringin, kami saat ini tidak memiliki kantor penyuluh pertanian," tegas Ahmad Matin.

Menurut Ahmad Matin, dalam Audensinya, Tito selaku Sekretariat KPUD Kabupaten Bekasi mengatakan Bahwa, tugas Kepala Dinas Pertanian membuat surat ke Bupati tembusan bagian Aset untuk permohonan lahan dan gedung BPP Kecamatan Kedungwaringin. 

"Di lokasi yang sekarang jadi KPUD karena lahan masih luas tinggal nanti di batasi pagar sehingga batasnya jelas agar masing - masing kegiatan pertanian dan KPU tidak satu pintu," tuturnya.

Selama ini kata Ahmad Matin, kegiatan penyuluhan pertanian di Kecamatan Kedungwaringin menjadi NOMADEN berpindah-pindah tempat karena tidak  bisa mengunakan aset gedung pertanian yang ada, yang disisakan hanya ruang laboratorium. 

"Kami selaku Ketua KTNA Kec. Kedungwaringin dan petugas penyuluh mengharapkan kepada bupati untuk bisa memberikan tempat dan membangun serta memfungsikan kembali kantor BPP di lokasi yang sekarang menjadi KPUD, dengan membagi batas yang jelas sehingga masing-masing kegiatan tidak saling terganggu," harapnya kepada sinarpagibaru.id Rabu 07/08/2019. (Budi/sr)

Berita Terkait